ARSIP PUBLIKASI

img

Pemerintah Harus Konsisten Terapkan Aturan IMEI

Pengamat telekomunikasi mengharapkan bahwa pemerintah konsisten menerapkan aturan mengenai registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) agar tidak merugikan pelaku usaha dan konsumen. Sosialisasi juga harus digencarkan supaya saat aturan…
img

Tol Langit Diprediksi Percepat Target 3.500 Startup pada 2024

Keberadaan Palapa Ring Timur atau Tol Langit diprediksi bisa mempercepat target 3.500 startup di Tanah Air sebelum 2024. "Sangat bisa, apalagi dengan jangkauan Palapa Ring Timur," kata Dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas…
img

Pakar: Fungsi Buzzer Bukan Untuk Menyebarkan Berita Bohong

Saat ini tengah berkembang kecurigaan buzzer-buzzer di media sosial yang pro-pemerintah dikomandani pihak istana, dalam kata lain negara dianggap ‘memelihara' buzzer politik. Mereka diduga mengiring opini publik untuk kepentingan jangka pendek yakni…
img

Soal Ambulans, Pakar: Akun Polda Termasuk Penyebar Hoaks

  Pakar keamanan Siber, Pratama Persadha mengatakan viralnya video ambulans milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PMI yang semula diduga mengangkut batu dan perusuh oleh akun sosial media milik TMC Polda Metro Jaya bisa termasuk penyebaran hoaks.…
img

RUU Keamanan Siber Dijuluki Seperti Jin

  Rancangan Undang-undang Ketahanan dan Keamanan Siber atau RUU KKS juga menjadi polemik setelah tiba-tiba muncul bagaikan jin. Penyusunan regulasi ini terkesan dilakukan secara diam-diam oleh DPR.   Pendiri Communication and Information System Security…
img

Jika RUU Keamanan Siber Diketok, Siap-Siap Kehilangan Hal Ini

  Revolusi industri 4.0 ini akan bercirikan semakin masifnya pemanfaatan teknologi tinggi berbasis pada teknologi digital. Semakin banyak orang yang akan terhubung dengan jaringan siber. Sehingga apabila terjadi serangan atau sabotase sumber daya siber…
img

DPR Dinilai Perlu Bahas RUU KKS dengan BSSN dan BIN

  Pakar Keamanan dan Persandian, Pratama D Persadha mengatakan, Indonesia saat ini membutuhkan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber ( RUU KKS).   Namun, menurut dia, sejumlah pasal dalam RUU KKS masih perlu dibahas kembali.…
img

Penghimpunan Data Masyarakat Harus Ditertibkan

  Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Dr Pratama Persadha memandang perlu penertiban penghimpunan data masyarakat guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.   “Meski sudah ada 1.227 pihak yang diberikan…
img

Pratama Persadha siber sebut perlindungan data sangat krusial

  Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyebut perlindungan data sangat krusial. Untuk itu, pemerintah dan DPR RI perlu segera menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.   "Bahkan, baru-baru ini Lion Air harus menerima kenyataan…