SISTEM keamanan siber di Indonesia masih lemah. Belum ada cukup kelengkapan sumber daya dan regulasi yang kuat untuk melindungi negara dari ancaman serangan siber. Di tahun politik 2019, ancaman kejahatan siber di-khawatirkan akan semakin meningkat.

 

“Penyerangan siber yang sering masuk ke Indonesia dalam bentuk malware menjadi masif. Hal itu sering terjadi jika pengguna internet masih suka menggunakam software bajakan,” ujar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi, dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, di Jakarta, Sabtu (9/2).

 

Djoko mengatakan ancaman kerugian akan serangan siber sangat besar di tahun politik. Penguatan keamanan terus dilakukan meski dalam kondisi terbatas.

 

Menurut Djoko, untuk bisa mengantisipasi dan mencegah serangan siber dibutuhkan adanya alat sensor penangkap serangan.

 

Di Indonesia, baru terdapat 21 sensor yang tersebar di enam provinsi. Padahal, idealnya sensor terdapat di setiap kota atau minimal terdapat satu di setiap provinsi.

 

“Kami sedang upayakan agar di 2019 ini bisa terpasang sensor di 34 provinsi. Kami sudah koordinasi dengan Kemendagri untuk lakukan itu,” ujar Djoko.

 

Djoko berharap agar dukungan dari berbagai lembaga terkait untuk melancarkan rencana itu bisa hadir. Dengan demikian, peningkatan keamanan siber bisa segera dimaksimalkan. “Begitu juga dari regulasi. Kami harap RUU Keamanan Siber bisa segera disahkan di DPR. Itu sedang berproses.”

 

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Cissrec, Pratama Persadha, mengatakan hingga saat ini kesadaran Indonesia akan bahaya serangan siber masih sangat rendah.

 

“Tidak hanya pada masyarakat yang kerap menggunakan software bajakan dan jarang membarui aplikasi, tetapi juga pada lembaga dan organisasi profesional.”

 

“Sekarang hampir semua unsur pemerintah lomba tingkatkan infrastruktur teknologi, tetapi rata-rata bagaimana mengamankan dari serangan siber, mereka masih tidak paham, berapa miliar anggaran untuk perbarui infrastruktur setiap lembaga yang dikeluarkan, tapi itu tidak diamankan,” ujar Pratama.

 

Pratama mengatakan Indonesia tingkat keamanan sibernya masih sangat rendah atau ada di peringkat ke-70 di dunia.

 

“Ini harus segera diperbaiki karena dari riset yang dilakukan Microsoft diketahui potensi kerugian ekonomi ­akibat serangan siber di sebuah negara bisa mencapai US$34,2 miliar atau Rp483 triliun. Itu gara-gara kita tidak sadar bagaimana mengamankan teknologi dan IT kita,” tutur Pratama. (Pro/P-1)

 

Sumber: Media Indonesia