Kalau ada UU PDP, harus pertama kali dikenai (pemeriksaan) adalah penyedia layanan. Kenapa penyedia layanan membuat sistem fraud.” PRATAMA PERSADHA Chairman CISSReC JAKARTA – Pencurian data melalui akun media sosial (medsos) semakin menguatkan pentingnya…
JAKARTA - Pencurian data pengguna situs jejaring sosial Facebook di Indonesia sebanyak 1.096.666 tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah. Hal ini karena berhubungan erat dengan kedaulatan dari ancaman siber di Tanah Air. Kemmunculan kasus ini, mendorong…
JAKARTA, KOMPAS — Untuk mendukung implementasi penuh kebijakan sistem data tunggal kependudukan, pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan data pribadi. Di samping menyiapkan regulasi setingkat undang-undang, pemerintah harus segera menyiapkan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali mengimbau pelanggan nomor prabayar telepon seluler (ponsel) melakukan registrasi ulang. Sebab, masih ada waktu hingga 30 April sebelum nomor diblokir total. …
Bank Indonesia (BI) inaugurated last week the National Payment Gateway (NPG), an integrated, efficient and affordable electronic payment system. The NPG aims to process all domestic electronic transactions through local payment companies and on soil…
Belum lama ini sempat heboh kisruh gesek ganda kartu debit dan kredit pada mesin kasir ritel. Bank Indonesia (BI) mengumumkan merchant tidak boleh menggesek kartu selain di mesin electronic data capture (EDC). Ini adalah usaha BI melindungi nasabah pemilik…
Banyaknya beredar pesan hoax tentang registrasi ulang nomor prabayar membuat masyarakat bingung. Beberapa hari terakhir baik di media sosial dan grup Whatsapp banyak beredar pesan hoax yang mengajak untuk tidak melakukan registrasi ulang prabayar. Berikut…
PERKEMBANGAN teknologi yang amat pesat telah membuat teknik spionase, mau tidak mau, harus masuk lebih dalam dan lebih canggih. Kemampuan cyber intelligence sebuah negara bukan saja sangat dibutuhkan karena ancaman cyberwarfare dari hari ke hari semakin…
Setelah begitu lama ditunggu, akhirnya Indonesia segera mempunyai badan yang khusus mengurusi keamanan siber Tanah Air. Adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang melalui Pepres Nomor 53 tahun 2017 sudah dibentuk dan maksimal dalam empat bulan ke…
JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah dibentuk pemerintah melalui Pepres No 53 Tahun 2017. BSSN yang sudah harus berjalan dalam empat bulan ke depan ini diharapkan dapat mengamankan situs pemerintah dari gangguan peretas. Pakar keamanan…
