Di era digital saat ini, dunia siber Indonesia dalam keadaan darurat. Dikatakan darurat karena diprediksi akan semakin banyak ancaman yang muncul. 

 

Apalagi memasuki tahun politik 2019, serangan siber diprediksi akan lebih dahsyat daripada tahun lalu. Kasus pencurian data 12 juta pengguna Facebook Indonesia hanya awalnya saja. Bahkan hasil studi Frost and Sullivan pada awal 2018 lalu menun jukkan bahwa kerugian eko nomi Indonesia akibat ancaman siber mencapai USD34,2 miliar atau setara dengan Rp483 triliun. 

 

Untuk itu sudah semestinya peme rin tah mulai serius melakukan pengamanan siber di dalam negeri. “Melihat perubahan paradigma ini kita bisa melihat kebelakang soal historisnya, mulai serangan militer. 

 

Secara his toris di beberapa negara, mi sal nya Estonia, tahun 2007 me ng alami gelombang serangan siber yang meliputi dunia perbankan, surat kabar, dan pelayanan publik. Serangan ini menyebabkan lumpuhnya layanan teknologi in formasi (TI). 

 

Yang paling baru dan sangat populer adalah ran som ware attack yang dikenal pada 2017 menyerang kurang lebih 77 negara,” kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi dalam Polemik MNC Trijaya FM bertajuk “Da rurat Ancaman Siber” di D’Consulate Lounge, Menteng, Jakarta, kemarin. 

 

Menurut Djoko, tahun ini pi haknya berencana memasang sensor deteksi dini serang an siber. Rencana ini sangat dimungkinkan untuk direalisasi karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah menyetujui, bah kan mencanangkan program ini keseluruh Indonesia. 

 

Terlebih aparat di pemerintah daerah (pemda) juga sudah sangat melek teknologi dan mereka meminta agar hal tersebut segera diterapkan. “Kita akan secepatnya memasang sensor di seluruh Indonesia. Saya akan galakkan lagi dan saya percepat program itu. 

 

Pasang sensor sehingga kita bisa tahu realtime serangan yang masuk ke Indonesia,” ujarnya. Mantan Deputi Pengaman Persandian itu berpandangan, keamanan siber di Indonesia sangat penting. Untuk itu dia berharap agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Siber bisa segera dibahas DPR dan pemerintah untuk kemudian disahkan dan di te rap kan. 

 

Direktur Deteksi Ancaman BSSN Sulistyo memaparkan, kondisi Indonesia saat ini memang sudah darurat siber. Hal itu bukan untuk menakutnakuti, tetapi karena itu adalah fakta. BSSN sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53/2017 dan 133/2017 memiliki tanggung jawab untuk mengamankan tiga sektor, yakni sektor pemerintah, in fra struktur kritis nasional, dan ekonomi digital. 

 

Untuk itu BSSN membangun sistem de tek si dini ancaman siber dengan meluncurkan portal honeypot.bssn.go.id. BSSN juga sudah menanamkan 21 sensor di 6 provinsi yang sudah me nang kap 12 juta lebih ancaman siber. 

 

“Melihat situasi ini kami tidak bisa sendirian. Oleh karena itu perlu kerja sama dengan honeypot. Ini organisasi nirlaba, kita konsolidasikan semua teman yang punya kemampuan riset. Sekarang ada kurang lebih 700 orang yang terlibat,” paparnya. 

 

Menurut Sulis, BSSN ma sih perlu menanam lebih banyak sensor di seluruh Indone sia dan ketika informasi an cam an itu sudah diketahui, lang kah selanjutnya adalah merespons ji ka suatu titik ter kena serangan siber. Artinya jangan sampai ada serangan siber yang masif tidak terdeteksi. 

 

Untuk itu portal honey pot bekerja secara real time dan bisa dilihat ranah ma na dan apa saja yang diserang. Chairman Lembaga Riset Ke amanan Siber CISSREC Pratama Persadha mengungkap bahwa hasil riset Frost and Sullivan mengungkap bahwa potensi kerugian ekonomi Indonesia atas serangan siber mencapai USD34,2 miliar Rp 483 triliun. 

 

Hal itu terjadi karena Indonesia tidak sadar mengamankan infrastruktur teknologi. Celakanya, serangan itu bukan sekadar hacking , tapi menggunakan berbagai sumberdaya yang sangat berbahaya. Tujuannya untuk pencurian informasi karena saat ini raja dunia adalah penguasa informasi. 

 

“Pak Jokowi sudah buat BSSN, tapi tahun 2018 tidak dapat anggaran. Jadi wajar Indonesia ada di urutan ke-70 dari negara-negara yang punya ke kuatan siber terhebat, kita ka lah dengan Singapura, Malaysia, Mau ritius negara kecil yang ada di Afrika Timur, lalu Oman. 

 

Di Asia Teng gara kita ka lah sa ma Thailand, Filipina,” kata Pratama pada kesempatan yang sama. Pratama meng ingatkan bah wa ancaman siber di Indonesia bukan hanya hoaks. Pencurian 12 juta data pengguna Facebook Indonesia saja tidak bisa ditangani. 

 

Apalagi saat ini Indonesia telanjur menyandarkan hidup pada sejumlah aplikasi over the top seperti Facebook, Google, dan lainnya. “Kita mau jadi apa kalau begini terus. Kalau kita jadi target serangan bisa lumpuh seperti Estonia karena kita belum terintegrasi e-govt (e-go vern ment). 

 

Ini harus segera kita pikirkan semua, jangan sampai kita terlambat,” imbaunya. Pengamat keamanan siber Charles Lim mengatakan bahwa serangan yang paling masif adalah serangan sistem operasi windows. 

 

Serangan ini terjadi di mana orang banyak mem buka share folder, pengguna lupa menutup kembali, lalu attacker melakukan serangan melalui malware secara otomatis atau robot.

 

Selain itu pengguna Indonesia masih se ring menggunakan software ba jakan, ini yang sering men jadi kerentanan dan setelah di serang, komputer ini menjadi tempat untuk menyerang dan serangan menjadi masif. Praktisi Keamanan Siber Yohanes Syailendra Kotualubun mengungkapkan, motif serangan siber yang paling besar adalah uang. 

 

Kedua, berhubungan dengan politik dan berhubungan secara personal. Terakhir, hanya untuk ber se nangsenang karena hacker di luar sana punya skill, lalu melihat ada celah sehingga mereka ingin mencoba melakukan serangan. 

 

Sumber: Koran Sindo (10-2-2019)