Manuver Hoaks Bakal Berlanjut

img

INDOPOS.CO.ID - Penggunaan hoaks atau kabar bohong sebagai cara untuk melakukan manuver politik bisa saja terus digunakan. Hal itu diprediksi bakal berlanjut hingga Pilpres dan Pileg 2019 nanti. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta masyarakat mewaspadai berlanjutnya manuver politik berbasis hoaks tersebut.

 

"Karena itu, masyarakat dan semua institusi penegak hukum perlu mewaspadai kecenderungan tersebut," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (6/1).

 

Dia menjelaskan, setelah kasus kabar bohong tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos, tidak tertutup kemungkinan akan muncul hoaks lain yang masih berkait dengan persiapan pilpres dan pileg 2019.

 

Terutama menurut politisi Partai Golkar itu, hoaks yang diarahkan untuk mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2019, sehingga tentu saja bertendensi mendiskreditkan pemerintah atau calon presiden petahana.

 

"Respons terukur dari penegak hukum menjadi keharusan agar hoaks seperti itu tidak meresahkan masyarakat dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum," ungkapnya.

 

Bamsoet, sapaan akrab Bambang menilai, setiap institusi yang menjadi target hoaks hendaknya memberi reaksi yang cepat, dengan memberikan penjelasan terbuka kepada semua elemen masyarakat.

 

Dia mengatakan, pimpinan DPR mengapresiasi reaksi cepat yang dilakukan KPU dalam merespons hoaks tentang kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. "Apresiasi juga patut diberikan kepada para petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang langsung merespons hoaks bermuatan isu tentang tsunami maupun gempa bumi," katanya lagi.

 

Selain itu, dia mengimbau, masyarakat untuk semakin selektif dan bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang publik, karena setiap hari ada ratusan bahkan ribuan informasi yang beredar di ruang publik. Pada era sekarang ini, lalu lintas informasi sudah diibaratkkan debu yang bertebaran, sehingga harus disikapi dengan proporsional sambil berupaya melakukan konfirmasi pada institusi-institusi yang berwenang.

 

Terpisah, pakar keamanan siber, Pratama Persadha mengatakan, dari jutaan relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019, dipastikan ada yang memproduksi hoaks dan hatespeech. 

 

"Ketika ada yang melakukan penyebaran berita hoaks, hatespeech, pasti ada. Mau kita bilang 'jangan beri berita hoax, jangan hatespeech', nggak mungkin. Pasti di antara jutaan relawan itu pasti akan membuat berita itu," kata Pratama, kemarin.

 

Pratama menuturkan, karakter pengguna internet di Indonesia mudah menerima berita negatif ketimbang yang positif. Untuk menyiasati itu diperlukan kondisi 'banjir berita positif'. "Di Indonesia, orang lebih mudah menerima berita negatif daripada berita positif. Kalau banyak berita negatif, (solusinya, red) banjiri dengan berita positif. Kalau kita dikirimkan berita negatif, kirim berita positif," jelas Pratama.

 

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jakarta, Erik Somba menjelaskan, maraknya berita bohong dikarenakan adanya permintaan atau demand. "Hukum ekonomi berlaku pada media manapun. Ada supply dan demand. Adanya media abal-abal karena ada demand, ada yang mengambil untung," pungkas Erik. (aen)

 

Sumber: Indopos