Digitalisasi Pemilu Harus Dirintis

img

Mudahkan Pemilih dan Hemat Biaya

Pakar teknologi informasi Pratama D Persadha mengatakan, sudah saatnya Indonesia merintis pelaksanaan Pemilu berbasis digital. Selain hemat biaya, Pemilu berbasis digital akan lebih meminimalkan penyalahgunaan data oleh manusia.

 

"Jadi, yang paling penting sekarang adalah KPU harus siap dengan teknologi pengamanan data. Kala nggak siap ya percuma Pemilu digital, malah jadi kacau semua," kata Pratama kepada Indopos, Senin (26/11). Menurut Ketua Lembaga Riset dan Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) ini, untuk merintis pelaksanaan Pemilu digital (e-voting), pemerintah atau KPU bisa melakukan ujicoba  Pemilu dalam skala lebih kecil. Misalnya, Pilkada.

 

"Dulu pernah ada Pilkades di Bali yang dilaksanakan secara e-voting. Tapi itu cakupannya masih kecil dan risikonya juga kecil. Jadi, KPU bisa ujicoba dalam skala lebih besar,"tuturnya.

 

Hal yang perlu diperhatikan selain keamanan data KPU, kata Pratama, Dinas Dukcapil tiap daerah juga harus siap dengan penyiapan daya dan verifikasi valid. "Sekarang saja data pemilih masih kacau." tuturnya. Belum lagi ancaman serangan hacker yang bisa saja mengacaukan data hasil pemilihan secara diam-diam. "Tidak hanya bisa mengubah hasil, hacker pun bisa menghilangkan data pemilih," tuturnya.

 

Namun demikian, tegasnya, Pemilu Indonesia harus mulai mengarah ke Pemilu digital untuk menekan campur tangan manusia. Sehingga penyelewengan bisa ditekan. "Teknologi itu seharusnya mempermudah hidup manusia, serta bisa menekan kesalahan akibat faktor manusia termasuk upaya pemalsuan data," tutur pria yang hobi memancing ini.

 

Memang, kata pakar keamanan siber ini, saat ini Indonesia belum siap untuk melaksanakan Pemilu berbasis digital tersebut. Namun, jika dirintis dari sekarang bukan tidak mungkin lima tahun lagi Pemilu digital tersebut bisa terlaksana.

 

Usulan pelaksanaan Pemilu digital disampaikan oleh ketua DPR, Bambang Soesatyo. Dia menilai perlu ada strategi baru untuk menghemat anggaran pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Salah satunya dengan digitalisasi.

 

"Jika pemungutan suara menggunakan sistem elektronik (e-voting), maka menghemat biaya logistik seperti kertas suara, tinta, maupun paku," ujar Bamsoet.

 

Dia mencatat, sekitar Rp 7 triliun uang negara digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah. Sementara itu, pada Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah, anggarannya mencapai Rp 5,9 triliyn. Pada Pilkada 2018 di 171 daerah, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 15,15 triliun.

 

"kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 harus kita manfaatkan dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu berikutnya. Sehingga dapat menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia," tegasnya.

 

Bamsoet menjelaskan, cara menekan biaya Pilkada dan Pemilu yang pertama adalah integrasi pendataan pemilih. Misalnya, penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) pada Pilkada 2018. Daftar pemilih ini dapat menjadi DPT Pemilu nasional tanpa perlu pendataan ulang di tahapan Pemilu 2019.

 

"Integrasi pendataan pemilih bisa menghemat anggara sebanyak Rp 600 miliar-Rp 900 miliar. Metode ini berpotensi memberikan efisiensi 90 persen anggaran," tutur Bamsoet.

 

Cara kedua, lanjutnya, penerapan siste, elektronik untuk rekapitulasi (e-rekapitulasi) pemungutan dan penghitungan suara. Selama ini, rekapitulasi dilakukan secara manual dan berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga provinsi. Hal itu memakan waktu lama dan biaya besar.

 

Sumber: Koran Indopos | 27 November 2018