Serangan Siber Ancam Pemilu 2019

img

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan adanya potensi kerawanan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) di Pemilu 2019. Salah satu potensi kerawanan yang mungkin terjadi adalah serangan siber atau cyber attack.

 

Pakar keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center), Pratama Persadha, mengingatkan potensi serangan siber pada saat Pemilu 2019 seharusnya bisa lebih dipetakan dan direncanakan tindak pengamanan yang sesuai.

 

Disetiap penyelenggaraan pemilu pasti terdapat potensi ancaman siber. BSSN tentunya harus memetakan potensi ancaman, salah satunya yaitu dengan berkaca pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, baik di Indonesia atau di luar negeri," kata Pratama, di Jakarta, Rabu (21/11).

 

Selanjutnya, BSSN juga harus mampu menentukan strategi mitigasi yang tepat dengan mengkoordinasikan semua unsur siber yang berhubungan dengan Pemilu.

 

Dicontohkan, BSSN tidak akan mampu melakukan perlindungan terhadap sistem KPU tanpa dukungan dari dari semua pihak terkait seperti KPU sendiri, penyedia internet atau jaringan KPU, pihak pengembang sistem KPU, asosiasi yang berkaitan dengan siber (seperti APJII, Pandi, dan lain-lain),

 

Berkaca dari beberapa Pemilu, baik di Indonesia atau di luar negeri, secara garis besar ada sejumlah metode serangan yang biasa terjadi. Diantaranya dengan Ddox (melumpuhkan sistem), Defacement (mengganti tampilan halaman web), hingga pencurian informasi dari pihak lawan, kemudian memviralkannya dan bahkan terkadang membuat berita hoax.

 

"Ketiga bentuk serangan tersebut sangat besar kemungkinan akan masih dilakukan pada penyelenggaraan pemilu kedepan," ucap Pratama mengingatkan.

 

Karena itu, di dalam organisasi BSSN, sesungguhnya sudah terdapat direktorat deteksi ancaman, yang seharusnya sudah memetakan potensi ancaman yang mungkin timbul. Untuk tupoksi BSSN sebenarnya juga sangat relevan untuk pengamanan siber.

 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa KPU merupakan lembaga independen, sehingga keterlibatan BSSN harus tetap terkontrol dan terawasi," ucap Pratama.

 

Pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati menuturkan, saat ini alangkah baiknya jika BSSN tidak hanya berkelindan atau berkutat pada masalah eksternal saja. Namun, masalah internal juga sebaiknya perlu untuk diperbaiki.

 

"Sudahkah membuat rencana strategis dan susunan pola hubungan antar lembaga dengan lembaga lain yang berkompeten? Misalnya BIN sebagai koordinator, BAIS dan Baintelkam Polri. Bagaimana bisa bekerja dengan baik bila kinerja sesuai tupoksi belum terbangun," ucap wanita yang akrab disapa Nuning itu.

 

Menurutnya, BSSN adalah lembaga sangat strategis untuk menangkal serangan siber dari pihak luar. Bukan hanya dalam konteks Pilpres saja tentunya lebih kepada keamanan data dan penyebaran informasi publik.

 

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menjelaskan, sepanjang Januari sampai Juni 2018 saja telah terjadi 143,6 juta serangan siber. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres 2019.

 

"Diperkirakan akan terus meningkat menjelang Pemilu legislatif dan Pilpres 2019. Dari laporan tersebut, dapat kita sadari bahwa ancaman diberikan telah mengancam aktivitas kita sehingga perlu diantisipasi agar tidak meluas," kata Djoko.

 

Tidak hanya itu, saat ini BSSN juga menerima 1.335 laporan kasus serangan siber dari masyarakat. Serangan siber yang dimaksud termasuk dalam bentuk fitnah dan hoax di media sosial.

 

Untuk mengantisipasi serangan siber dalam pelaksanaan Pemilu 2019, maka pihaknya telah memetakan potensi ancaman serangan siber dan telah memberikan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga lain.

 

Dijamin

Dojoko Setiadi juga mendukung dan menjamin keamanan data kependudukan yang menjadi salah satu program nasional. Saat ini pemerintah terus menjalankan program single identity number atau nomor identitas tunggal yang melekat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK).

 

"BSSN akan berupaya mendukung program nasional Kemdagri dengan fokus pada pengamanan data kependudukan serta teknologi yang digunakan, baik dari sisi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediannya," katanya.

 

Saat ini, dikatakan Joko, BSSN sangat mengapresiasi program e-KTP yang dijalankan oleh Kemdagri. Apalagi semuanya dilakukan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik dan perencanaan pembangunan nasional.

 

Koran Suara Pembaharuan