Percepat RUU Perlindungan Data Pribadi

img

Kalau ada UU PDP, harus pertama kali dikenai (pemeriksaan) adalah penyedia layanan. Kenapa penyedia layanan membuat sistem fraud.”

PRATAMA PERSADHA

Chairman CISSReC

JAKARTA

– Pencurian data melalui akun media sosial (medsos) semakin menguatkan pentingnya Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tahun ini undang-undang tersebut memang belum masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Tapi, dengan banyaknya kasus yang mencuat, desakan pembahasan undang-undang tersebut makin kuat.

Staf ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Henri Subiakto menuturkan, sebenarnya sudah ada Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang PDP. Aturan tersebut menjadi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) PDP. ”Nah, itu (permenkominfo) dikembangkan hampir sama,” ujar Henri kemarin (9/4).

Permenkominfo itu, antara lain, memuat PDP dalam sistem elektronik yang mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selain itu, sistem elektronik tersebut wajib tersertifikasi. Pengolahan dan analisis data pribadi hanya atas persetujuan dari pemilik data.

Henri mengungkapkan, draf RUU PDP telah selesai di Kemenkominfo. Tapi, tentu harus ada koordinasi dengan kementerian lainnya sebelum diajukan ke DPR. ”Seperti dengan Kemenkum HAM. Semua RUU harus diteliti

dulu kan,” kata dia.

Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengungkapkan, RUU PDP harus berpihak ke masyarakat daripada ke perusahaan atau penyedia layanan. Dia mencontohkan kasus pencurian uang nasabah bank lewat

skimming. Misalnya, selama ini yang lebih dahulu diinterogasi adalah nasabah.

”(Padahal) kalau ada UU PDP, harus pertama kali dikenai (pemeriksaan) oleh undang-undang itu adalah penyedia layanan. Kenapa penyedia layanan membuat sistem fraud,” kata Pratama.

Pratama mengungkapkan, negara-negara di Eropa dan Amerika sudah memiliki undangundang tersebut. Tapi, memang masih ditemukan banyak kasus pelanggaran data privasi.

”Mereka yang sudah punya undang-udang saja masih banyak pelanggaran privasi masyarakat. Apalagi kita yang belum, kita ini menjadi bulan-bulanan masyarakat kita,” terang Pratama. (jun/bay/c6/agm)