Badan Siber Diharapkan Dapat Amankan Situs Pemerintah

img

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah dibentuk pemerintah melalui Pepres No 53 Tahun 2017.

BSSN yang sudah harus berjalan dalam empat bulan ke depan ini diharapkan dapat mengamankan situs pemerintah dari gangguan peretas. Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan, BSSN sudah sepatutnya dibentuk meski bila dibandingkan dengan negara lain Indonesia termasuk sangat terlambat. Menurut dia, hikmah dari serangan wannacry membuat pemerintah mau tidak mau membentuk BSSN yang sebenarnya sudah digodok bertahun-tahun lalu.

“Kita apresiasi pembentukan BSSN. Selain karena serangan ransomware wannacry , saya yakin pemerintah berhitung dengan tren hacktivist saat ini. Beberapa kejadian di awal sampai pertengahan tahun membuktikan bahwa situs milik pemerintah sangat rentan menjadi sasaran para peretas yang ingin menyuarakan aspirasi politiknya,” ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin. Pratama mengatakan, BSSN akan menjadi tumpuan utama pemerintah dalam menanggulangi serangan siber di Tanah Air yang terus meningkat.

BSSN sendiri fokus pada identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi ecommerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber, seperti disebut dalam pepres.

“Melihat tugas dan fungsi BSSN, memang praktis semua urusan siber ada pada BSSN. Jelas dengan ini kita berharap lahir standar yang jelas model keamanan siber seperti apa yang harus direalisasi instansi pemerintah dan sektor penting swasta. Jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti situs revolusi mental yang langsung down diretas beberapa saat setelah di-launching ,” tandas chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) itu.

Pratama juga mengimbau agar masyarakat ikut melakukan pengawasan pada BSSN. Karena tugas dan fungsinya yang sangat krusial dalam menjaga kedaulatan bangsa, baiknya BSSN bebas dari kepentingan politik. Tidak menjadi tempat bagi-bagi kursi kekuasaan dan proyek.

“BSSN ini harus diisi SDM mumpuni. Kita tidak ragukan kemampuan SDM Lembaga Sandi Negara, Dirjen Aptika dan ID-SIRTII. Namun tidak kalah penting, para pimpinan BSSN nanti harus dipilih sesuai dengan kompetensinya. Karena urusan keamanan siber ini berat dan memerlukan tanggung jawab 24 jam,” terang mantan Plt Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara itu. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Elnino Husein Mohi mengatakan BSSN hendaknya jangan sampai membungkam kritik masyarakat kepada pemerintah.

Karena itu lembaga baru tersebut harus jelas struktur organisasi, visi, dan misinya, jangan sampai tugasnya justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi lain. “Jangan sampai BSN ini menjadi alat untuk membungkam suara mayoritas mutlak rakyat negeri ini. Jangan sampai BSN dipakai untuk membunuh kritik terhadap pemerintah dengan melabeli kritik itu sebagai hoax , hate speech ,” tandasnya. Nino menyatakan setuju dengan pembentukan BSSN ini. Namun mestinya dikoordinasikan oleh Kementerian Kominfo meskipun di dalam BSN ada berbagai unsur.