Beranda   Kontak Kami   Site Map  
CISSReC


Publikasi

17 April 2017 | Opinions Download PDF

Pentingnya Perlindungan Privasi Masyarakat

Penulis: Pratama Persadha

CISSReC

PERNAHKAH kita tiba-tiba dihubungi lewat telepon oleh marketing bank ataupun asuransi. Padahal, kita tidak membuka rekening di bank tersebut. Tentu ini sudah sering terjadi, terutama warga masyarakat di perkotaan. Bank sebagai salah satu pihak penyelenggara sistem elektronik seharusnya tidak boleh membagi data pribadi milik nasabah ke pihak lain.

Padahal data kita yang disimpan oleh pihak bank cukup banyak, ada nama lengkap, alamat, nomor ponsel bahkan nama ibu kandung. Ini hanyalah satu contoh bagaimana keamanan dan perlindungan terhadap data privasi masyarakat masih sangat kurang.

Ditambah mayoritas masyarakat Indonesia belum menyadari bahwa informasi pribadi adalah hal yang wajib dilindungi. Seringkali seseorang tanpa sadar dengan sengaja atau bahkan dengan sukarela mengumbar privasinya sembarangan, termasuk data-data pribadi dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan di era teknologi seperti sekarang semua di-upload ke media sosial, jelas ini bisa mengundang bentuk kejahatan lainnya.

Perlindungan terhadap data milik masyarakat ini harus dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan legislasi. Maksudnya perlindungan data pribadi ini harus menjadi prioritas untuk dibuatkan undangundang. Karena sebenarnya data pribadi masyarkaat ini adalah amanat konstitusi, sehingga tidak cukup jika hanya dibarengi dengan aturan teknis.

Pada akhir 2016 lalu, telah keluar Permen Kominfo No.20 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan data pribadi. Di dalamnya diatur bagaimana penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Kemudian, memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya.

Hak Kerahasiaan

Sementara pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data ribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam pasal 26.

Kominfo sendiri mulai mengumpulkan materi untuk bersiap memasukkan perlindungan data pribadi dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Beberapa pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah memberikan masukan. OJK sendiri menyadari bahwa perlindungan data pribadi akan banyak berhubungan dengan dunia perbankan. Diharapkan perbankan di tanah air turut memperkuat sistem keamanan pada infrastruktur IT mereka, karena semakin luasnya penggunaan e-money dengan berbagai model.

UU Perlindungan Data Pribadi ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data agar tidak terjadi penyimpangan dari informasi yang diberikan. Terlebih, ada banyak cara untuk menyalahgunakan data pribadi.

UU Perlindungan Data Pribadi harus memiliki unsur pencegahan dan sanksi untuk melindungi privasi sebagai hak dasar warga negara. Setelah diimplementasikan, regulasi dapat menjamin perlindungan setiap warga negara terkait privasi atas data pribadi.

Kedua, sosialisasi langsung ke masyarakat. Sosialisasi pentingnya kesadaran menjaga data pribadi ini tidak perlu menunggu UU disahkan, karena akan menunggu waktu cukup lama. Karena semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi dan internet untuk kehidupan sehari-hari, jelas kesadaran keamanan cyber khususnya melindungi data pribadi juga wajib ditingkatkan.

Lalu bagaimana dengan pengamanan data-data dalam E-KTP? Dengan sistem yang sekarang, karena menggunakan vendor luar negeri, maka data-data E-KTP itu rentan keamanannya. Ini sama saja dengan memberikan data-data rahasia warga negara secara cuma-cuma kepada pihak asing. Padahal data-data itu sangat penting, seperti nama, foto, tempat tanggal lahir, alamat rumah, dan data lainnya. Harus ada yang bertanggung jawab terhadap informasi penduduk yang direkam dan disimpan.

*Opini koran Suara Merdeka, 15 April 2017

Publikasi

17 April 2017 | Opinions

Pentingnya Perlindungan Privasi Masyarakat

16 Januari 2017 | Features

Perkuat Unit Siber

08 Januari 2017 | Features

Hadapi Hoax dengan Bijak, Jangan Reaktif

06 Januari 2017 | Features

Tertibkan Medsos Tak Boleh Tebang Pilih

06 Januari 2017 | Features

Badan Siber Nasional Fokus Perlindungan Strategis