Tertibkan Medsos Tak Boleh Tebang Pilih

img

JAKARTA – Rencana pemerintah menertibkan pengguna media sosial (medsos) yang dinilai melanggar perlu dilakukan secara hati-hati, sistematis, terukur, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, anggota Komisi I DPR Sukamta, dan pakar keamanan siber Pratama Persadha. Agus Hermanto mendukung upaya pemerintah menertibkan medsos dan situs yang tidak bertanggung jawab. Dia mengakui saat ini banyak berita dan informasi yang tidak benar (hoax), yang merugikan masyarakat. Namun, penertiban juga harus dilakukan dengan adil dan transparan.

”Kalau untuk penertiban saya mendukung. Namun, harus dilaksanakan dengan berkeadilan, transparan, akuntabel, tidak tebang pilih dalam penindakan,” kata Agus di Jakarta kemarin. Senada dengan itu, Sukamta meminta pemerintah perlu bekerja sistematis dan terukur dalam bertindak dengan membuat peraturan- peraturan sehingga tidak asal menindak atau menutup website. ”Segera buatlah peraturan pemerintah tentang pemblokiran yang mengatur kriteria dan parameter yang dilarang apa saja, siapa yang berhak melarang, bagaimana prosedurnya, siapa yang menindak dan seterusnya,” ujarnya.

Menurut Sukamta, peraturan itu diperlukan sebagai acuan baku untuk semua pihak, baik itu pengguna, pemerintah, aparat, maupun DPR sebagai pengawas. Jika aturan itu dibuat, kebijakan pemerintah ini akan bersifat jangka panjang (sustainable) dan lebih efektif. Sementara pemblokiran medsos dan situs yang tidak terkonfirmasi itu diharapkan hanya solusi terakhir setelah tidak bisa dibina. Sekretaris Fraksi PKS itu khawatir, di era demokrasi hari ini tindakan pemblokiran hanya akan menimbulkan masalah baru yang tidak perlu. Hal yang pasti, dari langkah ini akan timbul kesan pemerintah berlebihan, sewenang-wenang, dan antikritik.

Apalagi, tidak dapat dimungkiri bahwa selama ini pemerintah tidak adil dalam menutup situs internet, yaitu hanya situs yang berbau Islam saja yang ditutup. ”Jangan misalnya lebih suka memblokir situs dengan konten agama tertentu, tapi situs dengan konten agama lain yang juga dinilai bertentangan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahkan lebih parah, malah tidak ditindak. Juga misalnya memblokir situs yang suka mengkritik pemerintah,” bebernya.

Pengamat keamanan dunia maya, Pratama Persadha, menyambut baik pembentukan BSN. Namun, pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait rencana tersebut. Apalagi, jika nantinya tiba tiba ada portal berita yang diblokir oleh pemerintah. ”Masyarakat harus tetap mendapatkan penjelasan yang proporsional dan jelas. Jangan sampai nanti malah terkesan represif, kata Pratama di Jakarta kemarin. Apalagi untuk memblokir sebuah situs, terutama portal berita, pemerintah harus melibatkan pihak lain, seperti Dewan Pers.

Kecuali bila situs yang diblokir tersebut memang tidak jelas kepemilikan dan keberadaannya. Pratama mengingatkan pemerintah perlu hati-hati bila memutuskan pemblokiran yang tidak disertai hak dari para pemiliknya. Sebab, hal tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Kewenangan Pemerintah

Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty Evita Nursanty mendukung upaya pemerintah menindak situs dan konten media sosial yang dinilai melanggar undang-undang. ”Saya mendukung tindakan tegas dan terukur terhadap situs-situs maupun media elektronik, termasuk akun media sosial, yang menyebarkan kebencian, adu domba, hoax, dan berkonten negatif yang membahayakan bangsa, negara dan persatuan dan kesatuan kita,” kata anggota Fraksi PDIP ini di Jakarta kemarin.

Menurut Evita, pemerintah diberi kewenangan oleh undangundang untuk memelihara harmoni kebangsaan. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor19/2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ”Dalam hal ini Kemenkominfo tidak sendirian, tapi juga ada lembaga negara lain yang terlibat termasuk operator dan Internet service provider (ISP). Jadi ini bukan tindakan yang serta-merta, tapi tentunya saya yakin sudah di-tracking,” sambung Evita.

Upaya memblokir situs sangat penting karena situs-situs tertentu berkonten negatif dan melanggar UU sering dibuat demi motif tertentu yang kemudian akan berpengaruh luas. Karena konten itu dijadikan sebagai bahan share ke media sosial seakan menjadi sebuah kebenaran dan karya jurnalistik yang baik. Dia juga meyakini pemblokiran situs tidak ada kaitannya dengan ajaran agama tertentu, tapi lebih sebagai upaya untuk memelihara harmoni kebangsaan dan mencegah politisasi isu SARA menjadi komoditas untuk mencapai tujuan politik sempit. Itu sebabnya Evita mengaku heran jika ada pihak-pihak yang menolak pemblokiran situs yang melanggar undang-undang.

”Kita sama-sama membahas UU ITE dan sepakat 100 persen soal SARA ini harus dijaga dan itu sebabnya dalam revisi UU ITE pasal soal SARA, yakni Pasal 28 dan 45 itu tidak diubah sedikit pun, kecuali terkait Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik,” ujarnya. Evita menjelaskan, bangsa ini punya aturan untuk menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Di sisi lain, pemerintah perlu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan media berbasis internet.

Percepat BSN

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah akan mempercepat pembentukan Badan Siber Nasional (BSN). Badan ini akan memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik. Badan ini akan mengoordinasikan Badan Cyber Defense yang ada di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan Direktorat Cyber Crime di Polri.

Menurut dia, BSN akan bertugas mengawasi dan memilah berita-berita yang beredar di dunia maya. Dengan demikian, masyarakat bisa membedakan antara berita hoax dan berita yang memenuhi kaidah jurnalistik. ”Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk, harus segera dibentuk Badan Siber Nasional yang nanti tugasnya memproteksi kegiatan siber nasional,” kata Wiranto. Apalagi, Indonesia, mengacu pada sebuah penelitian pakar siber internasional, adalah negara yang rentan terserang kejahatan siber.

”Kalau tak dilawan, ini akan merusak berbagai sistem, di mana sistem hi-tech sudah banyak digunakan di kehidupan kita. E-commerce menggunakan, kemudian person to person juga,” paparnya. Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga akan memperkuat pertahanan siber dengan dibentuknya Direktorat Cyber Crime Polri. Tito menjelaskan bahwa BSN bertugas mengatur regulasi, sedangkan Direktorat Cyber Crime Polri merupakan unit penegakan hukumnya.

Adapun Divisi Humas Polri merencanakan akan menambah biro baru, yakni Biro Multimedia yang ditargetkan terwujud pada 2017. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan ada tiga sektor yang rentan kejahatan siber di luar pertahanan. Yakni, sektor keuangan (perbankan), kelistrikan, dan transportasi, khususnya transportasi udara.

”Ketiga sektor ini nanti juga menjadi prioritas Badan Siber Nasional agar terhindar dari ancaman kejahatan siber. Selain ketiga sektor tersebut, sektor energi dan sumber daya alam juga menjadi perhatian,” kata Rudiantara di Malang, Jawa Timur, kemarin.

Binti mufarida/ kiswondari/ mula akmal/ okezone/ant

(Koran Sindo, 6 Januari 2017)