Online Asing Mengancam Kedaulatan NKRI

img

Kedaulatan sebuah negara dilihat dari kemampuan menjaga keutuhan wilayah dan isi di dalamnya. Informasi dan data penduduk yang strategis juga harus dilindungi negara dari campur tangan asinh. Dunia memasuki era perang informasi, di mana pemenangnya adalah penguasa akses informasi tersebut.

Abad 21 bisa dibilang abad revolusi informasi. Akses informasi yang lebih mudah dan semakin terbuka mempunyai andil dalam perubahan dunia. Mulai dari revolusi Timur Tengah yang dipicu oleh media sosial, sampai model kampanye yang mengandalkan dunia maya. Obama dan Jokowi menjadi sedikit contoh dari keberhasilan memanfaatkan akses informasi di dunia maya.

Revolusi informasi ini juga diikuti oleh kemajuan teknologi, terutama alat komunikasi. Setiap orang saat ini telah mempunyai akses ke banyak sumber informasi, hanya dari sebuah smartphone. Akibatnya, perubahan besar terjadi pada kebiasaan masyarakat. Bila dulu masyarakat berbondong-bondong mencari berita di koran maupun TV, sekarang media yang mencari pembacanya lewat media sosial dan aplikasi. Begitupun dalam hal perdagangan, saat ini pedagang harus mampu menjangkau konsumen langsung, terutama lewat alat komunikasi.

Tren ini menjadikan perubahan strategi banyak negara dalam mempenetrasi negara lain, baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Yang paling terasa di Indonesia adalah begitu bebasnya media sosial, aplikasi dan online asing masuk ke Indonesia. Bisa dibilang hampir tanpa kontrol dan pengawasan.

Sewajarnya online asing tersebut harus mendapatkan kontrol dan regulasi yang ketat. Langkah ini bukan untuk membatasi akses internet di Indonesia, namun demi melindungi privasi para netizen. Kesadaran bahwa informasi yang berada di tangan asing menjadi ancaman serius bagi ketahanan dan kedaulatan negara harus ditingkatkan.

Kita tidak pernah tahu data yang diambil secara bebas tersebut digunakan untuk apa aja. Bisa saja untuk kepentingan ekonomi, bahkan politik yang akibatnya merugikan Indonesia.

Pemerintah China sendiri menjadi contoh bagaimana mereka berhasil mengontrol online asing, sembari membangun infrastruktur internet dalam negeri. China jelas tak ingin informasi negerinya dengan bebas diambil asing.

Di China kontrol dan regulasi relatif mudah karena internet disana hanya disediakan oleh dua provider, sedangkan di Indonesia ada lebih dari 400 provider internet. Dari aspek ini, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan provider internet untuk lebih siap menghadapi “perang” arus informasi.

Selain itu, China berani dengan tegas membatasi dan melarang Google maupun Facebook, karena mereka sudah siap dengan pengganti lokal. Baidu misalnya, browser dari China ini selain menjadi nomor satu di negerinya, juga mulai merangsek sebagai perambah internet kelas dunia.

Media sosial China juga tak main-main, FB dan Twitter dilarang, disiapkan QQ sebagai pengganti. Alhasil QQ menjadi salah satu media sosial terbesar di dunia, walau hampir seluruh pemakainya adalah warga China.

Memang masih sangat sulit untuk mengejar hal yang sudah dilakukan China. Paling tidak pemerintah bisa memaksa online asing untuk mempunyai server di Indonesia. Google, Dropbox, Facebook, Twitter, Youtube dan LinkedIn menjadi online asing yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari netizen Indonesia.

Keberadaan server di Indonesia mempunyai akibat positif. Bila terjadi pelanggaran, aparat bisa langsung memeriksa, tanpa terganggu dengan hukum di negara asal online asing tersebut. Selain itu, online asing juga membayar pajak yang tentunya menguntungkan penduduk Indonesia.

Dari sisi intelejen, online asing ini bisa dijadikan sebagai media mengumpulkan infomasi strategis tentang Indonesia. Bisa saja para pejabat yang kurang mengetahui keamanan sistem informasi dan komunikasi menaruh file-file rahasia negara maupun tugas-tugasnya di aplikasi gratis seperti dropbox.

Hal ini sangat merugikan Indonesia, karena informasi strategis yang seharusnya rahasia bisa bocor ke asing. Belum lagi data warga negara Indonesia yang bisa dimiliki asing hanya lewat akun media sosial maupun toko online. Tentunya ini sangat disayangkan, data yang didapat tersebut bisa saja diperjualbelikan, tanpa diketahui oleh kita.

Penulis: Pratama Persadha