Perkuat Aplikasi dan Media Sosial Lokal

img

Pemerintah mulai bersikap tegas pada beberapa layanan media sosial dan pesan instan yang beroperasi di Indonesia. Adalah Tumblr yang mendapat peringatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika akibat konten negatif, terutama pornografi. Tak tanggung-tanggung, pemerintah mengancam akan memblokir Tumblr di Indonesia.

Media sosial memang membuat warna baru di dunia, termasuk Indonesia. Setidaknya dalam lima tahun terakhir peristiwa hiruk-pikuk ekonomi dan politik tak pernah lepas dari media sosial. Mulai dari terpilihnya Jokowi-Ahok pada pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta 2012, berlanjut dengan peperangan antartim media sosial selama pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Di sektor ekonomi, gairah kelas menengah untuk berbisnis dan belanja lewat dunia maya khususnya media sosial memang naik drastis. Bahkan menurut data dari We Are Social, masyarakat Indonesia kini lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop maupun smartphone mereka, ketimbang menonton televisi. Ini mengakibatkan pergeseran alokasi marketing dunia bisnis, dari televisi ke media sosial.

Begitu besarnya dampak media sosial dalam kehidupan bermasyarakat, juga bukan tanpa risiko. Pihak-pihak yang memaknai kebebasan Indonesia seperti di dunia barat tidak sedikit yang memproduksi konten negatif, khususnya pornografi. Atas alasan banyak konten pornografi inilah pemerintah hendak memblokir keberadaan Tumblr di Indonesia. Tidak ingin bernasib serupa, perwakilan BlackBerry, Twitter, dan Line menyampaikan kesanggupan mereka untuk menghapus dan memblokir konten negatif di Indonesia.

Langkah tegas pemerintah sejatinya sudah tepat. Namun menemui beberapa ganjalan, terutama rasa ketidakadilan bila dibandingkan dengan Facebook dan YouTube misalnya, yang juga konten negatifnya tak kalah banyak.

Pemerintah memang harus tegas, karena keberadaan media sosial asing seperti Facebook, Twitter, Tumblr, dan YouTube sejatinya hanya memanfaatkan infrastruktur di dalam negeri. Bahkan, Facebook yang penghasilannya di Indonesia per bulan lebih dari Rp500 miliar itu tidak membayar pajak sama sekali.

Pemerintah dihadapkan pada pilihan pelik. Seumpama Kemenkominfo harus memblokir layanan media sosial asing yang sudah mendarah daging di Tanah Air bagaimana akibatnya nanti? Bisa dibayangkan, bagaimana reaksi masyarakat, khususnya kelas menengah dengan kebijakan memblokir Facebook, Twitter, Google dan YouTube misalnya. Langkah itu tentu akan membuat kegaduhan yang mengganggu pemerintahan, belum lagi banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang eksis dan hidup lewat media sosial.

Namun bila konten negatif masih terus dibiarkan, kedaulatan dan campur tangan negara seolah tidak ada untuk memastikan tegasnya konstitusi Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia bisa melihat China yang membuat Facebook dan Google akhirnya menyerah, karena harus patuh pada regulasi Negeri Tirai Bambu tersebut.

Pemerintah China sendiri tidak terlalu khawatir publik akan protes terhadap kebijakan itu. Mereka telah menyiapkan aplikasi pengganti Google, Facebook, dan media sosial lainnya, seperti Weibo dan QQ yang menjadi andalan warga China. Jadi, interaksi sosial lewat dunia maya masih bisa dilakukan tanpa harus tunduk pada produk asing.

Apakah Indonesia bisa? Sangat bisa, namun memang perlu kepahaman di tataran pengambil kebijakan. Contohnya adalah aplikasi Koprol. Aplikasi lokal yang lahir pada 2008 ini sempat menarik perhatian dunia. Alih-alih mendapat perhatian dan dukungan pemerintah, akhirnya pada 2010 dibeli oleh Yahoo.

Umur Koprol tak bertahan lama dan Yahoo memilih mematikan Koprol pada 2012. Praktik membeli startup lalu mematikannya, kini sangat lazim ditemui, terutama di dunia digital. Faktor persaingan dan gengsi antar negara juga mewarnai hal ini.

Sudah seharusnya pemerintah melihat keberadaan aplikasi dan media sosial ini sebagai hal yang strategis. Bila terus-menerus bergantung pada buatan asing, bukan tidak mungkin dengan kesadaran keamanan siber yang rendah, Indonesia akan menjadi ”bancakan” asing karena informasi strategis yang diumbar ke mana-mana.

Momentum saat ini sangat bagus. Di tengah perhatian Presiden Jokowi pada perkembangan aplikasi lokal, juga harus diimbangi oleh ketegasan pemerintah pada aplikasi dan media sosial asing yang ”hidup” dari jaringan internet di Tanah Air.

Setidaknya terdapat tiga langkah taktis yang bisa diambil. Pertama, pemerintah Jokowi bisa mendukung perkembangan dan pertumbuhan aplikasi dan media sosial lokal. Langkah ini bisa diwujudkan melihat komitmen Presiden yang langsung menyambangi markas ”Silicon Valley” untuk membantu pengembangan teknologi di Tanah Air. Setidaknya dalam beberapa tahun mendatang akan lahir aplikasi dan media sosial alternatif yang bisa menggantikan produk dari luar negeri.

Kedua, meningkatkan pengamanan jalur komunikasi dan informasi di Tanah Air. Semakin marak penggunaan aplikasi dan media sosial, secara langsung juga meningkatkan risiko ”Siber Network Exploitation” negara lain di Tanah Air.

Karena itu diperlukan langkah ketiga, yaitu melakukan pengawasan yang tidak hanya dilakukan pada aplikasi dan media sosial luar, namun juga lokal. Hal ini untuk memastikan tidak ada konten yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan budaya di Indonesia.

 

(Tulisan di atas dimuat pada kolom opini koran Sindo, Sabtu 12 Maret 2016)

Penulis: Pratama Persadha