Revisi UU ITE Sangat Mendesak, Menambah Fiskal Negara

img

Jumlah netizen Indonesia saat ini 71 juta dari total 248 juta penduduk. Di tahun 2015, diperkirakan jumlah netizen Indonesia akan menembus 100 juta, seiring dengan semakin banyak penduduk memasuki usia 15 tahun. Usia dimana seseorang mulai aktif mempergunakan internet untuk berbagai aktivitas.

Sebagai gambaran, Facebook pemakai aktifnya setiap bulan sekitar 1,317 milyar orang. Sekitar 42 juta pengguna aktifnya berasal dari Indonesia. Facebook sendiri rata-rata meraup USD 1,08 dari penggunanya di Asia setiap bulannya. Jadi bila dirupiahkan (dengan kurs USD 1 = Rp 12.500,00) maka setiap bulan Facebook mengantongi 522 milyar rupiah dari Indonesia. Angka sebesar itu didapat Facebook dari penggunanya di Indonesia tanpa membayar pajak sama sekali ke pemerintah.

Belum lagi Twitter yang mempunyai 20 juta pengguna di Indonesia. Lalu ada Google, LinkedIn dan Youtube. Google dan Youtube yang satu pengelola ini bahkan sudah lama menarik “upeti” dari netizen di Indonesia lewat iklan-iklannya. Namun apa yang didapat negara, tidak ada.

Ancaman lain adalah tidak adanya provider yang 100% milik Indonesia. Keadaan ini menjadikan Indonesia dalam posisi sangat rawan. Akses informasi bisa saja dimasuki asing untuk kepentingan sosial, politik dan ekonomi.

Sebagai solusi yang paripurna memang wajib dibuat regulasi yang ketat dan tegas. Saat ini sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keberadaanya saat ini lebih banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat. UU ini dinilai lebih banyak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Penegakan hukum dengan UU ITE lebih banyak menindak masyarakat bawah. Isu-isu strategis seperti pengambilan data oleh asing belum terakomodasi di UU ITE saat ini. Hal ini bisa dilihat pada pasal 27-32 UU ITE. Hal yang dilarang dalam UU tersebut sebatas penyadapan, penyebaran konten negatif dan hacking.

Perlu dibuat aturan yang memperketat para pekerja asing di bidang IT. Selain itu, BTS-BTS asing juga wahib ditertibkan. Bukan tidak mungkin, diantara banyaknya BTS asing yang bertebaran, ada beberapa di antaranya merupakan BTS penyadap. Hal ini tentunya berbahaya, bila setiap komunikasi para pejabat kita diketahui asing.

Mirroring keluar negeri juga wajib diatur. Jangan sampai data dalam negeri dengan mudah diakses asing. UU ITE nantinya juga wajib mengamanahkan kepada pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan sistem informasi dan komunikasi. Karena tanpa kesadaran masyarakat, akan sangat sulit membendung pencurian data dan informasi dari Indonesia.

UU ITE kedepan harus lebih komprehensif. Aturan yang dilarang maupun regulasi yang ketat harus diperluas. Tidak hanya menyasar tindakan kriminal berbasis IT, namun lebih dalam masuk pada ketahanan negara di informasi digital.

Kekurangan inilah yang wajib menjadi perhatian segenap elemen terkait. Kementrian Pertahanan secara garis besar mempunyai tanggungjawab memperkuat pertahanan NKRI. Dengan model peperangan informasi ini, Kemenhan wajib menggandeng Kemenkominfo.

Kemenkominfo harus terus melakukan kajian dan penelitian terkait ketahanan sistem informasi digital di Indonesia. Peristiwa penyadapan yang dibocorkan Snowden menjadi cambuk, betapa lemahnya regulasi negara kepada para provider. Apalagi tak ada provider yang 100% Indonesia saat ini.

Penggodogan UU ITE nantinya di Komisi 1 DPR RI, harus melibatkan elemen masyarakat IT Indonesia. Ini penting mencakup dua hal. Yang pertama informasi lapangan tidak hanya bisa didaptkan dari Kemenkominfo saja. Masyarakat yang bergelut di dunia IT dapat memberikan masukan yang berarti dan bersifat teknis.

Kedua, ini sekaligus sebagai edukasi bahwa usaha revisi UU ITE bukan untuk mengekang kebebasan informasi di Indonesia. Ini menjadi langkah maju menjaga privasi netizen, sekaligus mempertegas kedaulatan RI di pertahanan informasi digital.

Dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah diharapkan terjadi sinergi, sehingga menghasilkan UU ITE yang komprehensif. Bila berhasil setidaknya ada 2 hal yang bisa didapat.

Pertama, kedaulatan RI semakin tertancap di depan asing. Kesadaran bahwa wilayah RI tidak semata darat, laut dan udara, namun dunia maya juga. Walaupun kita tahu dunia maya bersifat boderless, namun kita wajib menjaga kerahasiaan negara dan data penduduk seluruh Indonesia.

Kedua, secara ekonomi negara mendapatkan pemasukan baru. Dari pajak online asing yang “mencari makan” di Indonesia. Seperti Facebook yang bisa meraup 500 milyar per bulan dari Indonesia saja, tentu akan sangat berguna bila pajak ditarik dari sana.

Penulis: Pratama Persadha