Menimbang Kondisi Pasca Pemulihan Internet di Papua

img

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membuka akses internet secara bertahap di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat pada Rabu (4/9), usai diblokir sejak Rabu (21/8).

 

Kemenkominfo telah membuka akses internet di 19 kabupaten Provinsi Papua dan 10 kabupaten Provinsi Papua Barat. Sebelum proses pembukaan bertahap, Kemenkominfo telah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan.

 

Menurut Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Pratama Persadha mengatakan ada kemungkinan akses internet di Papua akan dimatikan lagi jika muncul aksi massa. Namun, Pratama menilai hal ini tidak perlu terjadi sebab akan menimbulkan kegaduhan.

 

"Selalu ada kemungkinan internet di Papua dimatikan kembali, walau sebaiknya hal tersebut tidak perlu terjadi karena akan semakin membuat suasana bertambah gaduh dan menarik perhatian internasional, seolah-olah ada kejadian yang sangat berbahaya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Jumat (6/9).

 

Kendati demikian, di satu sisi keputusan dihidupkan kembali akses internet secara bertahap pun menjadi 'medan perang' baru di media sosial. Pasalnya kata Pratama, provokator akan memanfaatkan momentum.

 

Oleh sebab itu, dia menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama membendung konten negatif.

 

"Provokator pasti memanfaatkan momentum ini, sebaiknya kita semua bersatu dengan membendung konten negatif. Caranya mudah, buat konten positif sebagai tandingannya dan selalu report bila ada hoax yang muncul di beranda FB, IG, Twitter dan Youtube kita," tutur Pratama.

 

Senada dengan Pratama, Pengamat Keamanan Siber dari Bentang Informatika Kun Arief Cahyantoro menilai blokade akses internet masih diperlukan namun langkah ini merupakan solusi terakhir untuk mencegah terjadinya kericuhan.

 

Sebab Arief menyebut Kemenkominfo sudah mempelajari dampak dari blokade layanan data yang mereka lakukan beberapa waktu lalu.

 

"Pemblokiran tetap dibutuhkan akan tetapi itu adalah solusi terakhir untuk mencegah terjadinya kekacauan. Kominfo sudah belajar dari pengalaman sebelumnya terkait penutupan jalur komunikasi hanya akan meningkatkan eskalasi keramaian," jelasnya.

 

Sementara itu, menurut Pakar, Praktisi, Pengamat ICT (Information & Communication) dan Ekonomi Kreatif Hasnil Fajri menilai pemerintah akan kembali menutup akses internet Papua dan Papua Barat jika terjadi lagi aksi massa.

 

Sebab menurutnya pembatasan akses internet cukup efektif untuk mencegah hoaks atau kabar bohong di media sosial.

 

"Tentu saja, jika kerusuhan terjadi kembali, internet di Papua akan kembali diblokir. Hal ini dilakukan untuk mencegah hoaks yang masif, terstruktur, dan sistematis," tutur Hasnil.

 

Kendati demikian, Hasnil menyebut langkah pemerintah mengikuti jejak negara lain yang sebelumnya sempat menerapkan pemutusan layanan data internet sementara, tidak bisa disebut sebagai 'tren'.

 

"Lihatnya per kasus, bukan tren atau tidaknya. Kondisi di Papua mungkin berbeda dengan di negra lain, di Papua menurut saya masih ada oknum separatis yang ingin Papua Merdeka dan juga ada campur tangan negara asing yang punya kepentingan," jelasnya.

 

 

Langkah bendung hoaks usai internet kembali normal

 

Hasnil mengatakan untuk memberantas hoaks yang beredar terkait Papua dan Papua Barat, langkah yang bisa dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan kontra opini.

 

"Intinya, jika ada opini yang tidak memiliki dasar fakta, maka Kominfo akan melawan opini tersebut dengan data fakta agar opini tersebut menjadi netral dan tidak memberikan efek negatif," ucapnya.

 

Sementara Pratama mengatakan usai internet di Papua kembali normal, pemerintah bisa menjadikan ajang ini sebagai upaya edukasi sekaligus membendung provokator di media sosial.

 

Di sisi lain, Arief dan Pratama justru memilki pendapat sebaliknya. Operator seluler dianggap tidak wajib memberikan kompensasi kepada pengguna karena pemutusan akses internet dilakukan berdasarkan permintaan pemerintah.

 

Karena konsen dari penutupan tersebut adalah atas nama pemerintah, sehingga tidak ada kewajiban legal apapun yang bisa menjadi dasar bahwa operator harus memberikan kompensasi kepada para pelanggannya," ungkap Pratama.

 

"Harusnya kalau normal sih iya, tapi ini kan karena kebijakan pemerintah," imbuhnya.

 

Sumber: CNN Indonesia