Potensi Ancaman Privasi Apabila Bangun Server di Singapura

img

Wacana yang baru-baru ini berkembang mengenai server Indonesia akan ditempatkan di Singapura merupakan satu hal yang mengkhawatirkan. Betapa tidak, dengan kemajuan teknologi saat ini media teknologi informasi melingkupi kegiatan sehari-hari dan tak terlepas dari penyimpanan data-data. Kerjasama dengan pihak Singapura dalam pembangunan server milik Indonesia dinilai sebagai sebuah kecerobohan, dikarenakan dapat menimbulkan kerugian bagi Indonesia, khususnya dalam hal privasi.

Privasi menurut Gardner (2004) merupakan kondisi atau keadaan bebas dari pehatian publik atas serangan kepada/campur tangan dengan tindakan atau keputusan seseorang. Dengan demikian, privasi dapat dilihat sebagai sebuah hak yang mana dengan terpenuhinya hak privasi tersebut dapat terlindungi seseorang ataupun pihak dari serangan-serangan yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Sementara, privasi dapat dilihat Kizza (2010) menggolongkan privasi ke dalam tiga tipe: (1) Personal privacy, privasi yang melibatkan atribut-atribut personal; (2) Informational privacy, berupa informasi personal, finansial, medis, dan internet; (3) Institutional privacy, privasi yang dikehendaki institusi dan organisasi agar data bersifat privat, tak hanya untuk keuntungan bisnis tetapi juga demi keberlangsungan bisnis.  Ketiga jenis privasi tersebut ada dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terkadang lalai untuk dijaga.

Terkait pembangunan server di Singapura, salah satu data-data yang berpotensi terganggu privasinya adalah data kependudukan. Program e-ktp yang dijalankan pemerintah Indonesia haruslah dapat menjamin keamanan data mengenai penduduk Indonesia, seperti dengan hendak ditaruhnya data tersebut di server di Singapura, maka dapat melanggar informational beserta institutional privacy secara bersamaan. Privasi informasi penduduk seperti alamat, tempat tanggal lahir, beserta identitas terkait dapat terancam dikarenakan server yang berada di luar negeri. Belum lagi institutional privacy, Indonesia sebagai sebuah institusi negara dapat kehilangan kedaulatannya atas informasi kependudukan dikarenakan data tersebut berpindah tangan ataupun diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan atasnya (unauthorized user).

Oleh karena itu wacana untuk membangun server di Singapura haruslah ditelaah lebih jauh dan mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami pemerintah serta masyarakat Indonesia akibat dilanggarnya hak privasi atas data-data di dalam server tersebut. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia sebenarnya telah memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk menciptakan lingkungan server yang aman dan reliable di negara sendiri. Akan tetapi tanpa ketegasan dan dukungan pemerintah maka hal tersebut dapat menjadi wacana belaka.

Penulis: Ibnu Putrama Agung Tyanto