Penerapan E-KTP Jadi ‘Kartu Sakti’ Terintegrasi, Bisa tapi Tidak Mudah

img

Debat cawapres yang berlangsung pada Minggu (17/3) malam lalu banyak menarik perhatian publik. Salah satunya pernyataan yang terlontar dari cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, tentang KTP elektronik (e-KTP).

 

Dia menilai bahwa fungsi e-KTP saat ini belum maksimal karena hanya sebagai identitas kependudukan. Padahal, e-KTP masih bisa digunakan berbagai layanan lain di luar identitas pribadi.

 

Sandi menerangkan, e-KTP dapat pula digunakan sebagai pengganti kartu-kartu lain, seperti layanan perbankan, kesehatan, dan pendidikan. Seluruh layanan itu dapat menggunakan satu nomor identitas kependudukan atau single identity number, sehingga lebih efisien dan masyarakat tidak banyak memegang kartu.

 

Terkait dengan gagasan Sandiaga Uno itu, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center atau CISSReC) Pratama Persadha menilai, hal tersebut mungkin saja dilakukan. “Dari perspektif teknologi, hal itu mungkin dilakukan,” katanya ketika dihubungi JawaPos.com.

 

Sejurus dengan gagasan Sandiaga, Pratama menyebut bahwa ide tersebut sudah lebih dulu diterapkan di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Belanda, dan negara Eropa lainnya. Selain itu, ukuran e-KTP cukup besar. Hal itu seharusnya masih bisa dipasang aplikasi lain. Tidak hanya data e-KTP saja.

 

“Di e-KTP bisa juga dimasukkan fungsi lain, seperti ATM, jaminan kesehatan, atau pendidikan. Jadi itu memang memungkinkan. Secara teknologi bisa,” terang Pratama.

 

Sumber: Jawapos.com

 

Namun begitu, Pratama mengakui bahwa untuk eksekusinya memang tidak akan mudah. Termasuk harus memastikan dulu bahwa e-KTP memang didesain untuk dapat menampung aplikasi lain. Sebab, kalau tidak memungkinkan, tentu diperlukan upgrade e-KTP lebih dahulu.

 

Dia mencontohkan seperti di AS. Di sana ada social number card yang bisa digunakan untuk banyak fungsi sekaligus. “Jadi orang-orang di sana hanya membawa satu kartu itu saja untuk layanan kesehatan, kependudukan, perbankan, dan lainnya. Bahkan beberapa single identity number digabungkan untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) juga,” paparnya.

 

Jadi dari aspek teknologi memang memungkinkan. Kemudian masalah lainnya, menurut Pratama, adalah mengintegrasikan banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) digabungkan dengan kepolisian, pajak, perbankan, dan lainnya. Apakah lembaga maupun institusi itu mau hanya dengan satu kartu saja? Hal itu tentu butuh waktu lama agar bisa saling menyesuaikan.

 

Selain masalah sinergi antarlembaga, Pratama menyebut masalah lainnya yang juga harus dipertimbangkan adalah masalah security atau keamanan. Pasalnya, ketika keamanannya lemah, satu kartu kena fraud atau diretas, layanan dan aplikasi yang ada di dalamnya juga akan terdampak.

 

“Sistem keamanannya jelas harus diperkuat. Kita siap nggak untuk itu? Banyak yang harus dipikirkan tetapi itu memungkinkan. Yang perlu diperhatikan ya itu tadi. Keamanan. Kalau satu kartu itu kena fraud ya habis semua kita,” jelasnya.

 

Masih terkait eksekusi, jika memang gagasan tersebut mau diterapkan, Pratama mengimbau pemerintah untuk melakukan riset mendalam. Tentunya masih butuh pematangan yang lebih detail untuk integrasi layanan dengan single identity number. “Pemerintah harus sadar diri, bisa nggak kita memberikan layanan satu kartu untuk layanan-layanan lainnya. Percuma kita punya sistem yang bagus tapi security-nya lemah. Nggak akan ada gunanya,” tegasnya.

 

Pratama menambahkan, jika pemerintah serius untuk menyinergikan single identity number, bukan tidak mungkin dalam dua atau tiga tahun ke depan layanan dengan satu kartu sudah bisa jalan. “Yang penting kita (pemerintah) yakin. Kalau memang sudah yakin dan ada good will atau niat baru itu bisa kita implementasikan. Siapa yang membuat, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang punya kemampuan kita kumpulkan. Teknologi mau pakai apa, security-nya seperti apa, bikin kebijakan, kemudian jalan,” pungkasnya.