Menkeu: Investor Incar Unicorn RI Demi Raih Data Konsumen

img

 

Banyaknya investor global yang ingin memiliki saham perusahaan rintisan Indonesia dengan status Unicorn, dinilai lebih karena tingginya nilai data yang dimiliki unicorn-unicorn tersebut.  Pasalnya, data-data kegiatan ekonomi masyarakat yang ada pada unicorn, dapat diolah menjadi produk yang menguntungkan atau dimanfaatkan untuk membangun strategi tertentu.

 

Karenanya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak heran heran melihat saat ini, banyak perusahaan unicorn yang diminati oleh investor global. Padahal perusahaan-perusahaan rintisan tersebut, tergolong baru dan belum begitu menjanjikan.

 

Investor-investor tersebut, lanjutnya, mengincar kekayaan data yang dimiliki perusahaan rintisan dengan nilai ekonomi perusahaan minimal US$1 miliar. Data yang merekam kegiatan ekonomi, terutama kegiatan konsumsi dan transaksi masyarakat, kata dia, menjadi komoditas baru yang sangat berharga dalam kegiatan ekonomi saat ini.

 

"Begitu banyak unicorn kita yang masih baru, begitu banyak orang investasi di sana, Mereka hanya 'membakar' uang, karena mereka ingin tahu 'miningnya' (penambangan data) ketika itu menjadi sebuah aset. Kemudian valuasi asetnya akan muncul dan aset itu yang diincar," ujar Menkeu seperti dikutip dari Antara, Senin (25/2) dalam peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan.

 

Ia menganalogikan nilai kepemilikan data ekonomi masyarakat saat ini, sama dengan nilai komoditas tambang di Indonesia yang dulu selalu menjadi incaran perusahaan-perusahaan global. Data ekonomi masyarakat menurutnya menjadi komoditas paling berharga, karena korporasi-korporasi besar tidak lagi harus repot untuk melakukan survei dalam setiap kegiatan riset bisnis jika sudah menguasai data ekonomi masyarakat.

 

"Tidak perlu lagi survei, kita bisa buka data dari Bukalapak, Tokopedia, Shoppee. Ini kenapa data adalah komoditas tambang baru. Kalau dulu tambang masih timah, batu bara, berlian, sekarang siapa manusia terkaya semuanya tidak terkait dengan sumber daya alam, tapi sesuatu yang berhubungan dengan data dan teknologi," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

 

Dikatakannya, perburuan data itu adalah implikasi dari terjadinya revolusi industri 4.0 saat ini. Semua misi bisnis, kata dia, banyak yang beralih untuk berorientasi pada konsumen sentris.

 

"Artinya sekarang ini data jadi sangat penting, dan berikutnya adalah pengelolaan datanya," imbuhnya.

 

Oleh karena itu, ia mengingatkan BPJS Kesehatan bisa mengelola data secara hati-hati. Ia menegaskan, BPJS Kesehatan harus bisa menjaga prinsip kerahasiaan (confidentality) dan keamanan (security), dalam pengelolaan data sampel yang mewakili kepesertaan dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Sebelumnya, Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto Ali Rokhman menuturkan, perusahaan rintisan (startup) yang sudah memiliki valuasi hingga US$1 miliar atau dikenal dengan istilah unicorn, berpeluang tumbuh pesat di Indonesia. Syaratnya, butuh iklim usaha yang baik.

 

“Unicorn sangat mungkin tumbuh dengan pesat, agar jumlah unicorn terus bertambah maka perlu diciptakan iklim yang baik," ucapnya.

 

Dia mengatakan, tugas utama pemerintah adalah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung anak muda membangun perusahaan rintisan. Pada era disrupsi seperti sekarang ini, kata dia, perusahaan rintisan merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan zaman. Dampak perusahaan rintisan yang digagas anak-anak muda, pp pun menurutnya sangat positif.

 

"Saya sangat yakin akan berkembang pesat apalagi kreatifitas anak Indonesia sangat baik. Dari sisi teknologi kita tidak kalah dari negara lain. Tinggal bagaimana mereka diberi juga bekal visi bisnisnya," lanjutnya.

 

 

Regulasi Tepat

 

Senada, Peneliti dari lembaga kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti menyatakan, regulasi yang semakin memudahkan dunia usaha untuk berbisnis, bakal lebih banyak memunculkan unicorn.

 

"Rencana pemerintah untuk mengembangkan startup (perusahaan rintisan) menjadi unicorn patut diapresiasi. Namun upaya tersebut juga harus diikuti adanya perbaikan regulasi yang memungkinkan sebuah startup tumbuh menjadi unicorn, salah satunya adalah terkait kemudahan berusaha," tuturnya.

 

Menurut Indra, saat ini berbagai aspek terkait kemudahan berusaha di Indonesia masih perlu diperbaiki, termasuk dalam ketegori mendaftarkan usaha di Tanah Air. Terkait dengan pengembangan unicorn, menurut dia, seharusnya juga bisa dipermudah akses terhadap finansial yang memadai.

 

"Saat ini, walaupun dikatakan 3,1% masyarakat Indonesia telah menjadi wirausahawan, namun jumlah usaha yang sudah terdaftar secara formal masih sangat kecil. Ini tentu saja akan membatasi jumlah usaha yang berpotensi menjadi unicorn," jelasnya.

 

Untuk memastikan adanya iklim usaha yang menunjang terbentuknya unicorn, ia menegaskan, perlu adanya penyederhanaan dalam aspek perizinan. Di antaranya penyederhanaan jumlah izin yang harus diurus, biaya yang dikeluarkan dan hari yang diperlukan bagi pada perintis usaha.

 

Sekadar informasi, peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha yang dirilis oleh Bank Dunia pada 2018 lalu yaitu di posisi ke-72 dari 190 negara. Sebagai perbandingan, negara-negara Asia Tenggara lainnya justru menepati peringkat yang jauh lebih baik daripada Indonesia, misalnya Singapura di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-24 dan Thailand di peringkat ke-26.

 

Sementara itu, pakar keamanan siber Pratama Persadha menyatakan, pertumbuhan startup harus disesuaikan dengan regulasi di Tanah Air. Begitu pula sebaliknya, kata Pratama, peraturan perundang-undangan yang ada harus mengakomodasi sepanjang tidak membahayakan kepentingan nasional.

 

Menyinggung target 1.000 stratup unicorn di Indonesia untuk mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi, Pratama mengatakan, peluang pertumbuhan ekonomi lewat stratup terbuka lebar. Namun, bukan tanpa tantangan dan ancaman.

 

 

Pemetaan

 

Pratama lantas memaparkan sejumlah langkah sebelum pendirian startup, yakni pertama, pemerintah perlu melakukan pemetaan. Kebutuhan apa saja yang bisa dibantu diwujudkan lewat aplikasi maupun startup.

 

Menurut dia, pemetaan ini penting agar terjaring startup yang memang punya peluang besar laris di dalam negeri. Kesuksesaan Go-Jek, misalnya, kata Pratama, tidak lepas dari keberanian mereka memasukkan unsur kebutuhan lokal.

 

Pratama mengatakan, pemetaan juga bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan keamanan siber yang mumpuni di Tanah Air. Misalnya, surat elektronik (email) yang dipermudah dengan layanan penggunaan go.id maupun kebutuhan teknis pengamanan jaringan.

 

"Jelas ini membantu negara secara langsung," ucap pria yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC).

 

Pemetaan, menurut Pratama, membuat arah kebijakan terkait dengan target 1.000 stratup unicorn tidak amburadul alias tertarget. Langkah kedua, lanjut dia, adalah pengklasteran dan pendampingan. Pendampingan yang sangat krusial adalah advokasi permodalan. Hal ini penting agar startup bisa terus naik dan survive di pasar domestik.

 

Pratama menjelaskan, pendampingan juga berfungsi untuk mengawal agar stratup dibangun dengan mengindahkan faktor keamanan siber, apalagi bila terkait dengan sektor finansial.

 

Langkah ketiga, katanya lagi, kembali pada peningkatan biaya riset agar ditemukan teknologi baru. Hal ini erat kaitannya dengan bridging (menjembatani) antara kampus dan industri besar agar kebutuhan industri bisa disediakan kampus. Begitu pun sebaliknya, kampus tidak kesulitan mencari pembiyaan riset.

 

"Pada akhirnya pemerintah akan tahu dari awal kebutuhan startup macam apa untuk Indonesia. Di sinilah Pemerintah bisa mendorong tumbuh kembangnya," tutur Pratama.

 

Pratama menyebutkan di seluruh dunia setidaknya ada 325 startup unicorn, dan empat di antaranya ada di Indonesia, yakni Go-Jek mempunyai valuasi US$10 miliar, Tokopedia US$7 miliar, Traveloka US$2 miliar, dan BukaLapak US$1 miliar. (Faisal Rachman) 

 

Sumber: Validnews