Pasal Multitafsir dalam Revisi UU ITE Perlu Diperjelas

img

Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSRec) Pratama Persada, Minggu (13/6/2021), berpandangan, pemerintah sebaiknya fokus pada pasal yang menyangkut pemidanaan pada penyebaran dan produksi berita bohong yang dampaknya dapat menimbulkan konflik. Sebab, saat ini banyak terdapat konten di internet yang posisinya abu-abu atau tidak jelas dapat dipidana atau tidak.

”Misalnya, konten berupa meme, grafis, dan video untuk tujuan bercanda, baik itu tampil sebagai kritik maupun sekadar komedi digital. Sindiran atau satire ini apabila ditarik sebagai berita hoaks juga bisa karena sindiran tersebut bukan fakta. Karena itu harus dilindungi, jangan sampai masuk dalam kategori yang bisa dipidana,” kata Pratama.

Konten lain yang juga masuk ruang abu-abu adalah terkait kasus korupsi. Dalam skala tertentu, bisa jadi konten semacam itu menimbulkan pertanyaan yang kuat di masyarakat dan menimbulkan gerakan massa. Di sisi lain, dalam kerangka demokrasi, konten semacam itu diperbolehkan dan harus dilindungi.

Oleh karena itu, lanjut Pratama, pembatasan terhadap konten berita yang disebarkan tersebut harus dalam kerangka terkait berita hoaks, berita palsu, atau berita bohong. Rumusan pasal dapat ditambahkan kata bisa yang berarti konten tersebut dapat menimbulkan konflik.

”Perdebatan di kata bisa menimbulkan atau sudah menimbulkan ini akan lebih baik daripada tidak ada pembatasan mengenai konten apa yang bisa dipidana. Jadi harus jelas konten yang dipidana adalah konten hoaks, palsu, dan konten bohong,” terang Pratama.

Secara lebih rinci, lanjut Pratama, rumusan usulan revisi UU ITE Pasal 28 Ayat (1) dapat menyasar pada konten yang sedang membicarakan produk tertentu apabila pemilik merek tertentu merasa dirugikan. Untuk itu, batasan hukumnya harus diperjelas dengan melibatkan ahli hukum.

Demikian pula pada Pasal 28 Ayat (2) dinilai masih tidak ada penjelasan mengenai konten informasi elektronik yang dimaksud, fakta atau bukan. Oleh karena itu, batasan informasi atau konten elektronik yang mengandung hoaks, informasi palsu, atau mengandung unsur kebohongan harus diperjelas.

sumber:kompas.id

foto:kompas