Viral Video Penistaan Agama, Kinerja Polisi Virtual Perlu Dievaluasi

img

Kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Youtuber Joseph Paul Zhang seharusnya tidak perlu terjadi jika masyarakat cukup mendapatkan edukasi terkait bahayanya ujaran bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang marak beredar di media sosial (medsos). Apalagi, jika ujaran penistaan agama tersebut dilakukan hanya demi mengejar rating dan penonton di medsos.

"Jadi dengan edukasi, masyarakat menjadi tahu batasan-batasan, meski itu juga tidak membuat tindakan SARA bisa benar-benar hilang," kata pakar keamanan siber, Pratama Persadha, saat dihubungi Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Menurutnya, sangat disayangkan adanya penistaan agama yang dilakukan Youtuber dengan nama asli Sindy Paul Soerjomoeljono yang mengaku sebagai Nabi-26. Bahkan dugaan penistaan tersebut masih bisa disaksikan pada channel Youtube "Jozeph Paul Zhang" dengan jumlah view yang sudah 150.000 berjudul "Puasa Lalim Islam".

"Bila ditanya apakah masuk dalam salah satu pekerjaan polisi virtual, tentu saja. Namun ini juga masuk dalam Pasal 28 UU ITE terkait penodaan agama tentang ujaran kebencian dalam UU ITE, seharusnya polisi virtual bertindak cepat mengenai kasus seperti ini yang bermuatan penghinaan terhadap agama dengan membuat laporan kepada Youtube untuk men-take down video pada channel pelaku," ujarnya.

Namun nyatanya, sampai saat ini video tersebut masih bisa ditonton karena polisi masih mengusut kasus tersebut. Termasuk melakukan pengejaran yang dibantu pihak KBRI yang dikabarkan posisi terakhir yang bersangkutan berada di Bremen, Jerman.

Dalam kasus dugaan penistaan agama Joseph Paul Zhang, penyidik Bareskrim Polri sendiri akan segera menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada terduga pelaku Polri juga bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga interpol, karena yang bersangkutan saat ini berada di luar negeri.

"Pada akhirnya kembali lagi kepada pemerintah melalui polisi virtual, perlu adanya evaluasi mengenai kinerja dan tugas dari polisi virtual. Apakah jika ada kasus seperti ini lagi bisa ditindak dengan cepat dan ditertibkan apalagi jika ada pelaporan bahwa akun tersebut sangat meresahkan dan berpotensi untuk menyulut keributan di dunia maya," ucapnya.

Pendiri lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) itu menilai, penistaan agama harus benar-benar dijaga agar tidak terjadi lagi, apalagi menyangkut saudara-saudara muslim di Indonesia. Jangan sampai masalah tersebut menyulut permusuhan dan perdebatan antar agama di saat bulan Ramadan.

Dijelaskan Pratama, bila dibandingkan dengan negara-negara di Eropa dan terutama AS, kasus SARA di media sosial Indonesia memang cenderung lebih sedikit. Namun demikian bisa dilihat di akun-akun Youtube, Instagram dan juga Facebook yang membicarakan politik bahkan olahraga, malah juga sering terjadi debat yang menjurus dengan SARA.

"Ini terjadi karena kultur kebebasan, meski terkait SARA ini sudah menjadi batasan di barat. Namun masih banyak bukti bahkan dalam bentuk video, misalnya, SARA yang menimpa warga kulit hitam, Arab dan Asia di wilayah AS dan negara eropa. Hal seperti ini alhamdulillah tidak ada di Tanah Air, meski sempat ramai kasus SARA di Surabaya yang sempat menyulut kerusuhan di wilayah Papua," katanya.

Karena kondisi itu, CISSReC sendiri tidak akan berhenti untuk meminta pemerintah memasukkan kurikulum berinternet yang sehat dan aman. Semua dilakukan lantaran salah satu yang paling sering terjadi adalah perkataan bermuatan SARA di media sosial.

Sumber: BeritaSatu