Program e-Government Jokowi Perlu Pengamanan Khusus

img

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sepanjang kampanye lalu, Jokowi selalu menekankan pentingnya e-goverment. Program dinilai dapat mendorong tercapainya kinerja birokrasi yang efisien dan efektif.

Upaya Jokowi menjadikan birokrasi dan administrasi dalam pemerintahannya berbasis sistem informasi tersebut patut diapresiasi. Di satu sisi akan meningkatkan output kerja, namun menekan aspek biaya.

Walaupun demikian, implementasi program tersebut bukan tanpa tantangan. Selain penyiapan SDM dan infrastruktur, hal yang perlu menjadi prioritas adalah penguatan aspek keamanan sistem informasi dan komunikasinya.

“Potensi ancaman dan serangan dunia maya riil terjadi dan trendnya semakin meningkat. Jika potensi serangan tersebut tidak diantisipasi sejak dini, implementasi e-goverment. bisa ambruk seperti yang dialami negara pecahan Uni Soviet, Estonia tahun 2007 silam,” tegas pakar keamanan sistem informasi dan kriptografi Pratama Dahlian Persadha dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (31/10).

Pratama menambahkan, perlu adanya konsep terintegrasi dalam keamanan sistem informasi dan komunikasi suatu negara.

“Regulasi UU yang komprehensif juga dibutuhkan untuk memastikan keamanan dan kepastian payung hukumnya,” tandas kandidat doktor bidang Cyber Defence Universitas Indonesia ini.

Selaras dengan kepentingan tersebut akan diadakan diskusi publik dengan tema “Menggagas Konsep Keamanan Sistem Informasi dan Komunikasi di Era Pemerintahan Jokowi” pada hari Sabtu (1/11) di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Diskusi yang digelar lembaga riset non profit CISSReC (Commmunication and Information System Security Research Center) ini, akan membahas konsep dan sistem pengamanan sistem informasi dan komunikasi yang kiranya dapat diaplikasikan pada program e-government Jokowi.

Akan tampil sebagai pembicara Brigjend TNI Suharyanto, Rudi Lumanto dan Ramadhan Pohan.