Pakar Keamanan Siber : Ini Peringatan Serius Pentingnya UU PDP

img

WhatsApp sempat berencana melakukan data sharing dengan Facebook pada 8 Februari 2021. Pengguna yang tidak setuju, akunnya terancam tidak aktif secara otomatis. Rencana itu pun menimbulkan sejumlah polemik. Dampaknya, banyak pengguna WhatsApp yang hengkang dan beralih ke aplikasi lainnya.

Meski pada akhirnya rencana tersebut ditunda 3 bulan kedepan, Pakar Keamanan SiberPratama Persadha menilai fenomena ini harus dianggap sebagai peringatan bagi pemerintah untuk serius dalam upaya melindungi data pribadi masyarakat. Pasalnya, persoalan data di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian serius dari negara.

“Masalah utamanya adalah mengapa kita tidak bisa apa-apa karena tidak ada perangkat Undang-undang yang melindungi data masyarakat,” tegas Pratama kepada RMCO, Minggu (17/1/2020).

Maka dari itu lanjut Pratama, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) memang sangat krusial posisinya untuk segera disahkan menjadi UU PDP.

Berkaca pada Uni Eropa yang memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bernama General Data Protection Regulation (GDPR), baik Facebook atau Google yang menjadi raja data mining, menjadi sangat berhati-hati karena ada ancaman denda 20 juta euro bila membiarkan data masyarakat bocor, dicuri maupun dipergunakan tidak semestinya.

“Termasuk bila tidak ada mekanisme bagi warga pemilik data untuk bisa meminta datanya dihapus maupun tidak disertakan dalam kegiatan data mining di setiap platform,” katanya.

UU PDP itu tegas Pratama, akhirnya berhasil memaksa Google dan FB untuk membatasi iklan mereka dan melindungi masyarakatnya dari eksploitasi data mining.

“Yang terjadi di negara uni eropa adalah setiap marketer FB misalnya harus memberikan akses kepada pemilik data yang menjadi target iklan untuk mengetahui data mereka dipakai untuk apa saja dan harus ada kesempatan bagi mereka untuk menolak dijadikan objek iklan,” katanya.

Yang dilakukan FB terhadap WA ini lanjut Pratama, sebenarnya sudah lama dilakukan di FB dan Instagram, mengambil data masyarakat seperti interest-nya apa saja dan itu dilempar untuk keperluan iklan para marketer.

“Iklannya bisa komersial atau iklan politik serta kegiatan sosial, jadi bukan hal baru,” katanya.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah WA merupakan platform tertutup yang digunakan untuk chat dan ngobrol apa saja, dari yang rahasia sampai yang terbuka. Tidak menjadi masalah di FB dan IG karena itu platform terbuka, orang posting sesuatu diketahui banyak orang.

“Yang menjadi pertanyaan adalah sejauhmana WA dibaca datanya oleh FB, memang yang dilempar datanya ke pengiklan adalah demografi, interest dan semacamnya,” kata Pratama yang juga Mantan Ketua Tim Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Pengamanan IT Presiden ini.

Perlindungan Data Pribadi

Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp/Facebook Asia Pacific untuk membahas pembaruan kebijakan privasi tersebut.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, pemerintah mendorong WhatsApp dan Facebook untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.

Johnny mengatakan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), yang tengah dilakukan pemerintah bersama Komisi I DPR dan diharapkan selesai awal tahun ini.

“Salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP mewajibkan pemanfaatan data pribadi harus dengan dasar hukum yang sah, di antaranya adalah persetujuan (consent) dari pemilik data.

Hal ini sejalan dengan regulasi di berbagai negara, termasuk GDPR Uni Eropa,” kata Johnny dalam keterangannya, Senin (11/1).

Menurut Johnny, dengan RUU PDP ini, Indonesia akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, detail, dan komprehensif dalam menjamin hak-hak konstitusional para pemilik data pribadi.

Tunda Berbagi Data

Lewat sebuah pernyataan, WhatsApp mengaku kebijakan data sharing ke FB ini telah menyebabkan informasi yang simpang siur. WhatsApp menilai, banyak informasi tidak akurat yang tersebar sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, penundaan dianggap jadi langkah yang tepat untuk dapat memberi waktu bagi masyarakat dalam memahami regulasi baru soal privasi dalam WhatsApp.

Artinya, dalam tiga bulan kedepan, WhatsApp akan menggunakan waktu tersebut untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif soal kebijakan itu.

Dengan waktu yang lebih longgar, maka pengguna juga sekaligus memilki waktu yanng lebih leluasa dalam mengkaji persyaratan yang diperbarui.

Lewat pernyataan tersebut, WhatsApp sekaligus menegaskan bahwa pembaruan itu nantinya menghadirkan opsi baru dalam akun bisnis sehingga pengumpulan dan penggunaan data oleh WhatsApp dapat dilakukan secara lebih transparan.

WhatsApp juga menegaskan, pembaruan ini tak akan memperluas peluang dalam data sharing dengan Facebook. [FAZ]

sumber:rakyatmerdeka