Menakar Loyalitas Pengguna WhatsApp Lawan Telegram dan Signal

img

Kebijakan privasi baru WhatsApp menuai kekhawatiran penggunanya. Kebijakan baru itu memungkinkan WhatsApp membagi data pribadi yang dikumpulkan dari penggunanya kepada Facebook.

WhatsApp memberi tenggat waktu kepada seluruh penggunanya untuk menyetujui kebijakan itu hingga 8 Februari 2021. Akun pengguna tidak akan bisa digunakan jika tidak menyetujui kebijakan itu.

Sudah ada segelintir kampanye untuk tidak menggunakan WhatsApp. Sejumlah pihak mengajak pengguna WhatsApp untuk menggunakan aplikasi perpesanan lain yang dinilai lebih aman, seperti Signal hingga Telegram.

Sensor Tower, layanan analisis aplikasi global mencatat unduhan dan pemasangan (install) baru WhatsApp turun. Sementara jumlah unduhan aplikasi pesaing seperti Signal dan Telegram mengalami kenaikan.

Pemasangan baru WhatsApp turun 11 persen dalam tujuh hari pertama di tahun 2021 dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Meski mengalami penurunan, tapi secara global angka unduhan Whatsapp masih berjumlah sekitar 10,5 juta unduhan.

Lebih dari 100.000 pengguna menginstal Signal di seluruh toko aplikasi Apple dan Google dalam dua hari terakhir. Sedangkan Telegram memperoleh hampir 2,2 juta unduhan.

Pakar keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanuwijaya menilai kebijakan baru WhatsApp tidak serta merta membuat penggunanya kabur. Dia melihat WhatsApp merupakan aplikasi perpesanan yang dominan.

"Nampaknya posisi whatsapp sudah terlalu dominan ya," ujar Alfons kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/1).

Alfons menuturkan kebijakan privasi baru itu justru menunjukkan bahwa WhatsApp patuh hukum. Perusahaan yang dibeli Facebook itu dinilai tidak diam-diam mengeksploitasi data penggunanya.Lebih lanjut, Alfons berkata berpindah aplikasi perpesanan tidak serta merta membuat pengguna aman. Dia menilai perusahaan tidak bisa menjanjikan bahwa data penggunanya tetap aman di masa mendatang, terlebih ketika semakin dominan.

 

"Risikonya kalau pengguna berpindah ya sama saja, apakah aplikasi lain tidak mengolah meta data penggunanya? Model bisnis semua aplikasi sama saja dan sekali dominan maka akan mulai berani menekan pelanggannya," ujarnya.

Meski demikian, Alfons menyebut aplikasi Telegram atau Signal bisa menjadi alternatif bagi pengguna WhatsApp yang tidak sepakat dengan kebijakan privasi baru. Namun, dia menilai alternatif penggunaan apilkasi Telegram hanya dalam rangka membuat WhatsApp tidak menjadi dominan.

"Alasannya bukan karena Telegram tidak mengolah data pelanggannya, tetapi supaya posisi WhatsApp tidak terlalu dominan dan harus ada persaingan supaya kondisi industri tetap sehat," ujar Alfons.

Alfons menambahkan ada sejumlah dampak ketika data pengguna WhatsApp dibagi kepada Facebook. Salah satunya, dia menyebut percakapan di grup yang diklaim rahasia akan menjadi terbuka.

"Ini patut jadi pertanyaan, katanya end to end encryption dan hanya pengguna WA yang tahu isi chatnya. Kalau data bisa dipakai untuk iklan, jadi bagaimana dengan keamanan data yang di gembar-gemborkan end to end encryption itu?," ujarnya.

Pada akhirnya, Alfons menilai segala hal yang ada di dalam WhatsApp akan bersifat komersil. Sebab, pengguna tidak akan bisa menolak berbagai iklan yang muncul dari kerjasama antara WhatsApp dengan pihak ketiga.

"Jadi para pengguna WhatsApp perlu menyadari hal ini dan mulai berhati-hati dengan produk yang menjadikan penggunanya sebagai produk," ujar Alfons.

Chairman CISReC Pratama Persadha menilai data pengguna WhatsApp berpotensi dijadikan bahan penargetan iklan Facebook. Namun, dia belum dapat memastikan apakah monetisasi di WhatsApp akan serupa atau tidak seperti di Facebook.

"WhatsApp ini sebenarnya platform tertutup, jadi akan menjadi pertanyaan pemrosesan data macam apa yang akan mereka lakukan. Padahal disatu sisi mereka menjamin keamanan WhatsApp sebagai platform chat yang dilengkapi enkripsi, yang seharusnya tidak ada data yang bisa diproses," ujar Pratama.

Terkait dengan kondisi itu, Pratama menyarankan pejabat tidak menggunakan WhatsApp untuk kegiatan kenegaraan. Dia menilai para pejabat bisa menggunakan aplikasi lain atau membuat aplikasi perpesanan sendiri yang lebih aman.

Lebih dari itu, Pratama mengimbau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera dibahas dan disahkan. Dia menilai peraturan itu bisa melindungi data pribadi warga Indonesia yang menggunakan WhatsApp dan peretasan.

"Memproses data dari sebuah platform tertutup jelas itu sangat melanggar hak privasi dan kalau boleh dibilang juga melanggar Hak Asasi Manusia," ujarnya.

Polemik kebijakan WhatsApp-Facebook membuat gerakan agar pindah ke aplikasi lain semakin menggema. Selain ke aplikasi Telegram, bos Tesla dan SpaceX Elon Musk juga mengajak pengguna WhatsApp untuk pindah ke aplikasi Signal.

sumber:CnnIndonesia