Untuk bisa melakukan lompatan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, salah satu sektor yang bisa diandalkan adalah industri siber tanah air. Mengacu pada data riset Google di tahun 2019, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 133 miliar.

“Prediksi Google ini keluar sebelum ada krisis covid19. Memang pastinya ada banyak penyesuaian. Namun satu hal penting yang kita lihat, krisis ini mendorong proses digitalisasi berjalan dengan sangat cepat dan artinya konsumsi lewat layanan digital juga naik,” kata Chairman lembaga riset keamanan siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8/2020).

Menurut Pratama Persadha, di masa pandemi Covid-19 ini, pemenuhan kebutuhan lewat online cenderung naik. Misalnya saja pemakaian aplikasi webinar dan rapat online, lalu sekolah dari rumah yang menggunakan perangkat elektronik dan data.

“Jadi apa yang disampaikan bapak Presiden untuk melakukan lompatan besar ekonomi, salah satunya adalah lewat industri siber. Masalahnya adalah di sisi kemandirian. Infrastruktur internet jangan mengekor ke asing, lalu secara perlahan kita harus mendorong platform digital lokal berkembang dan dipakai masyarakat. GoJek sudah membuktikan bisa dan berhasil,” ujarnya.

Pratama Persadha mengapresiasi keberhasilan Pemerintah menarik pajak dari layanan digital asing seperti Google, Netflix dan Spotify. Namun pekerjaan rumah masih panjang, salah satunya terkait pengelolaan data.

“Pertama, pengelolaan data ini menyangkut uang yang sangat besar. Bisa kita lihat saat kementrian kita harus membeli data yang mahal dari para pemilik platform, kebetulan sebagian besar dari luar negeri. Lalu lebih penting menyangkut keamanan data yang berimbas pada keamanan pertahanan nasional kita,” katanya.

Pratama Persadha menjelaskan, pengelolaan data ini dimensinya bisnis dan pertahanan. Data saat ini merupakan bisnis paling menggiurkan. Karena itu terjadi ketegangan global akibat keberhasilan Huawei menjadi yang terdepan dalam bisnis infrastruktur 5G. AS dan sekutunya tidak ingin lalu lintas data melewati infrastruktur Huawei.

“Artinya industri keamanan siber juga menjadi hal yang patut didorong Pemerintah. Kita melihat bagaimana sepanjang kuartal pertama 2020 serangan siber ke tanah air begitu besar. Industri keamanan siber ini mencakup semua mulai dari infrastruktur, SDM sampai pada teknologinya,” ujar Pratama Persadha yang juga pakar keamanan siber tersebut.

Dengan memenuhi kebutuhan siber di dalam negeri, Pratama meyakini Indonesia bisa melakukan lompatan ekonomi cukup besar. Syaratnya adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber harus dipenuhi, penguatan SDM dan riset teknologi juga harus diprioritaskan.

“Pada akhirnya pemenuhan itu disuplai oleh ekosistem siber dalam negeri. Tak kalah penting, dengan kemandirian akan membuat kedaulatan siber negara kita semakin kuat,” kata Pratama Persadha.

sumber:beritasatu