Masyarakat dan pejabat Indonesia disarankan membuat dan menggunakan aplikasi konferensi video lokal yang aman digunakan. Indonesia sudah saatnya punya pengganti aplikasi Zoom yang diketahui kurang aman dari sisi data pribadi penggunanya dan gampang disusupin peserta konferensi tak terdaftar.  

Chairman lembaga riset Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha berharap, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bisa melahirkan aplikasi konferensi video (video conference) lokal yang bisa dipakai oleh negara.

Syaratnya mudah, yakni harus memperhatikan aspek keamanan. “Aplikasi video conference yang private, chat, media sosial, serta e-mail sebaiknya memang kita coba membuat sendiri. Tidak tergantung dari luar, peristiwa rapat Zoom Wantiknas (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) jelas menjadi bukti bahwa hal ini perlu dilakukan,” terang Pratama, dalam keterangannya, akhir pekan lalu.

Untuk jangka pendek, Pratama menilai, penyelenggara negara perlu memakai aplikasi yang terbukti aman dan harus zero issues. Untuk jangka panjang, Indonesia harus mempunyai aplikasi video conference buatan anak bangsa yang aman dan bisa dipakai secara luas. Seperti diberitakan, Zoom kembali menarik perhatian publik.

Terakhir, rapat online Wantiknas yang membahas Covid-19 lewat aplikasi Zoom ramai diperbicangkan karena ada penyusup yang tiba-tiba melakukan share konten porno. Hal semacam ini sering disebut zoombombing, dan terjadi berulang kali di seluruh dunia. Zoombombing adalah bentuk ancaman pada para pengguna Zoom. Para peretas masuk lewat link yang disebarkan maupun celah keamanan yang ada.

Sekali masuk, para peretas bisa mengirimkan berbagai file dalam meeting tersebut. Hal inilah yang kemungkinan terjadi dalam Zoom meeting di Wantiknas. Isu Keamanan Baru-baru ini, bahkan, lebih dari 500 ribu akun Zoom, termasuk yang berbayar diperjualbelikan di Dark Web. Bahkan, banyak di antaranya adalah akun yang dimiliki oleh pemerintahan dan korporasi besar. 

Menurut Pratama, Zoom sudah mendapatkan berbagai kritikan atas keamanan sejak awal 2020. Dengan kejadian tidak mengenakkan di rapat Wantiknas, sebaiknya, jajaran ring satu istana memakai alternatif lain dan meminta BSSN untuk memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terkait keperluan video conference.

Zoom sebenarnya sudah memberikan update yang cukup krusial, namun kemungkinan belum banyak diketahui penggunanya.

“Seperti fitur enable waiting room. Jadi, peserta harus mendapatkan approval terlebih dahulu saat mau masuk ke meeting,” jelasnya.

Pakar keamanan siber tersebut melanjutkan, dengan update tersebut, hanya host yang bisa melakukan share screen, sehingga kejadian adanya tayangan porno saat rapat Wantiknas tidak terjadi lagi. Hal ini harus diperhatikan benar oleh penyelenggara negara dan pemakai Zoom lainnya.

Sumber: investor.id