KPU Jadi Sasaran Serangan Siber, tapi Hacker Bukan Ancaman

img

Indonesia sedang menyambut tahun politik. Tahun depan, Pilpres dan Pileg akan dilakukan serentak pada Jumat 19 April 2019. Berdasarkan pengalaman Pilkada dan 2018, ancaman peretasan terhadap situs KPU bukan hanya sekadar gertakan belaka. Peretasan terhadap situs instansi penyelenggaraan Pemilu memiliki ancaman yang cukup besar. 

Menurut pengamat siber, Pratama Persadha, titik tekan yang penting bukan pada pelaku peretasan, namun bagaimana menguatkan sistem pada setiap instansi.

"Lemahnya pengamanan sistem elektronik seperti web dan server harus menjadi perhatian penting penyelenggara negara saat ini. Kebutuhan akan internet terus meningkat, secara bersamaan pemerintah juga harus mengikuti tren tersebut," ujarnya kepada VIVA, Senin 17 September 2018.

Keterbukaan informasi juga menjadi hal yang wajib diselenggarakan. Menurutnya, semua itu tidak bisa lepas dari internet. Pemakaian web dan sistem elektronik lainnya mewajibkan negara hadir memberikan solusi pada masyarakat. 

"Informasi yang cepat salah satunya. Hasil pemilu dan data pemilih seharusnya bisa dengan cepat serta tepat hadir di sistem KPU, agar mudah diketahui masyarakat," jawabnya. 

Tantangan menjelang Pemilu tidak hanya sekadar bagaimana menghadirkan data yang tepat dan cepat, namun juga mengamankan data tersebut. Peretasan tidak hanya mengubah tampilan pada web, namun mereka akan mengubah data dengan tujuan yang tidak baik.

KPU, Bawaslu, Polri dan instansi lainnya akan menjadi rujukan utama masyarakat saat Pemilu. Pada Pemilu  2004, kata Pratama, pernah ada upaya peretasan dan mengubah nama-nama peserta Pemilu di situs KPU.

 

Sumber: Viva.co.id