Beranda   Kontak Kami   Site Map  
CISSReC


Berita

10 April 2017Download PDF

Pemerintah Tak Serius Berantas Hoax

- CISSReC

CISSReC

JAKARTA – Pemerintah dan aparat hukum dinilai tak serius tangani hoax dan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial (medsos). Akibatnya banyak bermunculan akun-akun penyebar fitnah yang meresahkan masyarakat.

Padahal, Indonesia mempunyai UU Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menangkalnya. Di sisi lain, untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan hoax dan ujaran kebencian bisa meniru langkah Jerman menjerat penyedia layanan medsos, seperti Facebook dan Twitter, yang membiarkan hoax dan ujaran kebencian dengan denda yang besar, yakni hingga 50 jutaeuro atauRp710,8miliar.

Hanya, lagilagi aturan membutuhkan keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum. Penilaian ini disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta dan pendiri Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha. ”Indonesia bisa mengadopsi aturan tersebut, namun perlu dituntut ketegasan dan konsistensi pemerintah menegakkan aturan yang ada.

Selama ini pemerintah selalu tidak konsisten pada penegakan aturan yang dibuatnya,” ujar Sukamta di Jakarta kemarin. Selain sikap tegas dalam memerangi hoax dan ujaran kebencian, Indonesia juga perlu meniru Jerman karena mereka bukan hanya menjerat pelaku hoax dan ujaran kebencian, tapi media penyebarnya. Selain menjerat dengan sanksi hukum, pemerintah harus mengatur mereka dengan membuat konten atau fitur-fitur yang konstruktif yang dapat menangkal hoax.

Namun, sekali lagi dia mengingatkan aturan membutuhkan konsistensi implementasi. ”Ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengelola dan memberikan informasi juga bagian dari munculnya hoax. Banyak persoalan yang seperti tidak direspons pemerintah, memberikan keterangan yang jelas dari suatu kejadian,” ungkapnya.

Pratama Persadha melihat penegakan hukum terhadap pelaku dan penyebar hoax dan ujaran kebencian di Tanah Air belum maksimal. hal ini yang salah satunya menyebabkan hoax dan ujaran kebencian yang memenuhi medsos tidak bisa dihentikan. ”Penegakan hukum harus lebih dibuktikan. Apabila ada yang harus kena pidana maka realitasnya jangan sampai hanya kena denda,” ujarnya kemarin.

Pratama melihat kebijakan Pemerintah Jerman yang memberlakukan sanksi denda bagi perusahaan penyedia layanan internet, termasuk medsos seperti Facebook dan Twitter, bisa menjadi satu solusi mengatasi fenomena hoax. Namun, dia memandang perlunya penyesuaian karena provider internet di Tanah Air sangat banyak. Selain itu, dari segi regulasi pemerintah perlu menentukan batasan yang jelas suatu konten masuk sebagai ujaran kebencian maupun hoax.

Dia menandaskan, hoax dan ujaran kebencian bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak hanya disampaikan warga biasa, tapi juga pejabat pemerintah. Selain itu, dia juga menyarankan adanya saluran bagi masyarakat untuk melaporkan sebuah konten hoax yang baru diterbitkan. Bisa melalui dibuatnya sebuah tools atau add on di browser agar masyarakat bisa langsung melaporkannya ke Kemenkominfo.

Dari sini harus jelas siapa yang berwenang menentukan sebuah konten masuk dalam kategori hoax atau tidak,” kata Pratama. Membanjirnya hoax dan ujaran kebencian di medsos di satu sisi dan tidak seriusnya pemerintah dan aparat penegak hukum bukanlah isapan jempol. Pasangan calon Anies Rasyid Baswedan - Sandiaga Salahudin Uno, misalnya, mengaku dalam dua pekan mendapatkan hingga 78 serangan fitnah, termasuk di antaranya lewat medsos.

”Aparat negara tidak melakukan penyortiran dengan baik. Mereka tak mampu berbuat banyak. Hoax pun kemudian mudah tersebar, menghasut sejumlah masyarakat,” ujar Anies seusai mengunjungi Plennary Hall, MNC News Centre, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Sandiaga menyebut hoax dan ujaran kebencian disebarkan lawan politik melalui sejumlah media sosial, seperti Facebook, Instagram, hingga melalui pesan brodcast lewat BBM dan grup WhatsApp.

Konten demikian sangat berbahaya karena bisa merusak nama baik orang, termasuk dirinya. ”Bahkan beberapa teman saya sampai percaya dengan isu itu, padahal dia sudah kenal saya belasan tahun,” tutur Sandiaga. Untuk melawan serangan hoax dan ujaran kebencian di media sosial yang menggila dan takterbendung, AniesdanSandi meluncurkan situs penyaring hoax bernama fitnahlagi.com sekitar dua pekan lalu.

Situs ini untuk membedakan antara hoax dan kebenaran. Selain membuat jejaring situs penyaring hoax dan memberikan kebenaran, mereka juga membentuk satgas khusus anti-hoax. ”Mereka berfungsi dan bekerja menyisir kecurangan yang terjadi dan isu-isu hoax. Setelah terangkum, satgas ini kemudian melaporkannya kepada polisi,” ujar Sandi.

Seperti diketahui, Jerman baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengancam penyedia layanan media sosial dengan denda maksimal 50 juta euro (Rp710,8 miliar) jika mereka mengabaikan hoax. RUU tersebut memberi tenggat waktu 24 jam untuk menghapus konten demikian. Pengadilan Jerman sebelumnya pernah menginvestigasi CEO Facebook Mark Zuckerberg dan sejumlah petinggi Facebook lain pernah terkait sebuah keluhan yang menuduh Facebook telah melanggar aturan negara.

Saat itu, kejaksaan Munchen menganggap Facebook sengaja membiarkan ujaran kebencian dan hasutan bernada rasisme. Indonesia juga sudah punya aturan terkait persoalan tersebut, yakni UU ITE. Dalam UU ITE diatur, penyebar hoax bisa dipidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Selain itu, Kepolisian RI juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/ 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan saat kepemimpinan Polri di tangan Badrodin Haiti.

Tidak Mudah

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza mengatakan pada dasarnya sama seperti Jerman, pemerintah punya semangat yang sama untuk menegakkan sanksi tegas untuk pelaku dan penyebar hoax di Tanah Air. Meski demikian, harus dilihat sejauh mana kesanggupan Indonesia dalam menerapkan aturan yang sama seperti negara bavaria tersebut. ”Kan kalau mau menerapkan seperti Jerman tidak mudah juga.

Seperti kalau sanksinya denda kepada siapa, penyebar, konten atau penyedia layanannya,” kata Noor. Noor mengatakan, tindakan tegas pemerintah selama ini adalah dengan bekerja sama dengan Polri menyeret pelaku dan penyebar hoax ke ranah hukum pidana. Tindakan ini yang diharapkan juga efektif melahirkan sikap jera semua pihak yang mencoba menyebarkan berita bohong. ”Optimal atau tidak, tetap kita lakukan,” ucapnya.

Kepala Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Polri Kombes Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, Polri sudah melakukan upaya maksimal untuk melakukan pencegahan penyebaran berita hoax. ”Laporan-laporan yang masuk di Polri, baik kasus penyebaran informasi hoax ataupun ujaran kebencian akan dilakukan penindakan.

Kita tidak memungkiri bahwa laporan hoax cukup banyak. Tidak bisa selalu dilakukan jerat pidana. Utamakan restorative justice,” katanya kemarin. Himawan menjelaskan bahwa instansi, lembaga, atau masyarakat yang dirugikan akibat berita hoax tersebut bisa melaporkannya kepada polisi.

*Koran Sindo, 8 April 2017

(Koran Sindo)

Penelitian

Publikasi

17 April 2017 | Opinions

Pentingnya Perlindungan Privasi Masyarakat

16 Januari 2017 | Features

Perkuat Unit Siber

08 Januari 2017 | Features

Hadapi Hoax dengan Bijak, Jangan Reaktif

06 Januari 2017 | Features

Tertibkan Medsos Tak Boleh Tebang Pilih

06 Januari 2017 | Features

Badan Siber Nasional Fokus Perlindungan Strategis