JAKARTA - Dengan laju pertumbuhan pengguna internet yang demikian cepat, arus informasi memang tak dapat dibendung. Tak jarang, berita-berita hoax atau palsu dengan mudah tersebar melalui media sosial ataupun website.

Pemerintah sendiri saat ini diketahui telah memblokir situs-situs bermasalah. Total situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) saat ini berjumlah lebih dari 700 ribu.

Namun, hal tersebut masih dirasa belum cukup untuk memerangi penyebaran berita hoax. Diungkap oleh Pengamat Keamanan Siber, Pratama Persadha, perang melawan berita hoax tak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Menurutnya, saat jumlah pengguna baru smartphone meningkat seperti saat ini, berita hoax lebih mudah tersebar karena kurangnya edukasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, pemerintah harus menggandeng masyarakat untuk berpartisipasi memerangi penyebaran berita hoax.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena tidak bisa masuk ke grup-grup WhatsApp. Oleh karena itu harus menggandeng masyarakat," kata Pratama melalui acara diskusi Redbons Okezone, Kamis (19/1/2017).

Ia juga menyoroti sistem dan sarana pengaduan masyarakat untuk berita hoax. Menurutnya, saat ini masyarakat membutuhkan aplikasi atau cara yang dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan situs penyebar hoax.

Pratama mencontohkan sistem adds on yang tertera pada peramban internet. Dengan alat tersebut, menurutnya pengguna akan lebih mudah melihat situs yang terduga penyebar hoax.

Menanggapi hal tersebut, Staf Menkominfo Bidang Hukum, Henry Subiakto, mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah mendukung kelompok masyarakat Indonesia anti-hoax.

"Itu yang dilakukan sekarang ini. Melalui TurnBackHoax masyarakat dapat terlibat. Masyarakat bisa melaporkan situs-situs yang dianggap hoax," kata Henry dalam kesempatan yang sama.

Pada Minggu 8 Januari 2017, pihak Kominfo diketahui hadir dalam acara deklarasi anti-hoax yang diprakarsai oleh masyarakat Indonesia anti-hoax di Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Kehadiran Menkominfo dan jajaran petinggi di Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut sebagai upaya mendukung pemerintah terhadap aksi perang melawan hoax dari pihak masyarakat.