Merdeka.com - Media sosial dinilai merupakan faktor penting yang harus diawasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun saat Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, melalui media sosial, dapat mempengaruhi seseorang yang belum menentukan siapa yang akan dipilih di Pilkada maupun di Pemilu.

Pakar Informasi Teknologi dan Kriptografi, Pratama Persada menjelaskan apa yang ada di media sosial belum tentu benar. Namun, apabila ada seseorang yang dianggap 'dihormati' ataupun dianggap pintar mempercayai sesuatu hal yang dilihat di media sosial, orang lain yang melihatnya bisa dengan mudah ikut percaya dengan apa yang dilihat di media sosial tersebut walaupun isinya belum tentu benar.

"Misalnya ada Pak RT membaca di media sosial 'oh ternyata si calon A istrinya ada tiga' nah dia ketika melakukan rapat RT atau di warung makan, dia akan bilang, 'oh saya baca kok di media ini istrinya tiga'. Nah orang yang tidak punya kemampuan untuk berpikir nalar akan menangkap, 'oh iya benar, dia istrinya tiga, jangan kita pilih deh'. Kan gitu. Padahal sumber infonya belum tentu valid," kata Pratama dalam sebuah diskusi membahas media sosial dan Pilkada di Jakarta, Senin (26/9).

Pratama mengungkapkan masih banyak masyarakat yang mempercayai sesuatu hal yang menjadi viral di media sosial. Dia mencontohkan ada cuitan di media sosial Twitter belum tentu dicuit oleh banyak orang. Namun, bisa saja hanya dicuit satu-dua orang.

"Bisa jadi itu cuma dua atau tiga orang doang dengan berbagai macam akun gitu. Nah ini harus disosialisasikan kepada masyarakat, jangan terlalu percaya kepada media sosial walaupun itu menjadi referensi kita juga," katanya.

Sementara, terkait kampanye hitam yang marak menjelang Pilkada di media sosial, dia menilai hal ini belum tentu dibuat oleh tim seorang calon untuk menjatuhkan lawannya. Namun, bisa saja, kampanye hitam dibuat sendiri untuk mencari simpati pemilih.

"Bisa juga kampanye hitam untuk dirinya sendiri, supaya dia merasa orang lain menzalimi. Orang merasa dizalimi kemudian menganggap itu kasihan, semua orang menghujat dia padahal sebenarnya enggak," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi mengutarakan hal yang sama. Sebab, dia menilai jelang Pilkada banyak ditemukan adanya akun-akun anonim yang lahir untuk menjatuhkan salah satu calon kepala daerah dengan melancarkan kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan dari calon kepala daerah yang didukung.

"Kita berharap pada Bawaslu agar tidak hanya fokus pada akun-akun yang resmi," katanya.

Politikus PPP ini berharap akun-akun anonim tersebut patut diawasi mengingat sosial media memiliki peran penting menjelang maupun saat Pilkada berlangsung.