KBRN, Jakarta : Pakar Keamanan Cyber Pratama Persadha mengkritisi pemerintah yang saat ini belum peduli  terhadap konten internet lokal. Menurut Pratama, sulit untuk mendorong pemerintah untuk peduli dan mengembangkan lembaga atau perorangan untuk konten lokal media sosial.

“Sekarang pengguna media sosial ratusan juta. Tidak ada media sosial kita. Kita pernah punya koprol yang diakusisi Yahoo,” kata Pratama dalam dialog dan buka bersama dengan media di Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Dikatakan Pratama, pemerintah menggalakkan star up dalam investasi modal hanya Rp50 hingga Rp100 juta. Itu tentu tidak cukup dan hanya dengan user seribu hingga dua ribu.

“Sebenarnya star up dengan biaya Rp10 miliar hingga Rp20 miliar tidak cukup,” teranngya.

Kemarin, terangnya, BRIsat telah diluncurkan oleh perbankan Indonesia. Sebenarnya pemerintah Indonesia bisa membuat satelit sendiri. “Masa Rp10 triliun saja tidak bisa. Satelit kita sewa dari Vietnam dan Singapura. Masa kita konsen ke balon google daripada satelit,” tuturnya.

Ditegaskannya, konsen pemerintah ke kemandirian informasi tidak ada sama sekali. Bila hal ini terus dilakukan kapan Indonesia bisa berdaulat secara informasi. Saat ini tidak zamannya lagi perang secara fisik, namun perang secara informasi dan teknologi informasi.

“Coba bayangkan Kominfo saja bisa di hack? Simple lagi di hacknya,” ungkapnya.

Karena itulah, katanya, saat ini banyak aspek teknologi yang membutuhkan perlindungan informasi.

“Sekarang kita nggak sadar bahwa penggunaan cyber belum menjadi prioritas. Ini seharusnya menjadi difokuskan dan dianggarkan. Soal tenaga, ahli dan programmer banyak sekali. Bila di Indonesia tidak ada ahlinya bisa mengambil tenaga dari Negara India yang di sana dibayar kecil. Kita bisa pakai programmer dari India” pungkasnya.