Sudah lebih dari 2 minggu Sony belum terbebas dari cengkraman hacker "Guardian of Peace". Para hacker ini belum juga menguak jati diri mereka sebenarnya. Namun dari penyelidikan FBI (Federal Boureau Investigation), di dapati bahwa kemungkinan besar para pelaku berasal dari Korea Utara.

Perilisan film "The Interview" yang menceritakan pembunuhan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un ditengarai sebagai sebabnya. Dikutip dari Reuters, bahwa kemungkinan besar para hacker Korea Utara ini tidak bekerja sendirian. Hacker Cina dan Iran diperkirakan turut andil, walau tak begitu besar perannya.

Peristiwa ini juga cukup hangat dibicarkan di tanah air. Bahkan kembali mengangkat isu lama, keinginan kemenkopolhukam untuk membentuk Badan Cyber Nasional. Sebuah badan yang bertanggung jawab menangkal serangan cyber ke Indonesia.

Namun tak semua pakar sepakat. Dikutip dari Vivanews, pakar internet Indonesia Onno W Purbo melihat BCN bukan sebagai prioritas. Menurutnya perkembangan jumlah hacker Indonesia yang harus dikedepankan. "Kalau orang di level atas, inginnya membentuk badan. Kalau buat kita yang di lapangan, yang dibutuhkan itu ilmu," ujarnya.

Onno menekankan pada pembentukan SDM dibawah terlebih dahulu, sehingga nantinya siap saat pememrintah akan membentuk lembaga semacam BCN.

Ketua CISSReC, Pratama Persadha mempunyai pandangan lain. Menurutnya baik pelembagaan BCN dan pembangunan SDM wajib dikedepankan bersama-sama. "kita tidak ingin kan sudah ada lembaga tapi SDM belum siap. Atau sebaliknya, SDM sudah sangat siap, tapi lembaga sebagai kanal aktualisasi malah belum ada. Akibatnya nanti SDM handal ini bisa nakal dan coba-coba kalau tidak diarahakan dan mendapat perhatian," terangnya.

Pratama sendiri berharap agar pemerintah bisa segera mengekseskusi berdirinya BCN. "Korea Utara mempunyai pasukan cyber, bahkan menjadi tren di negara itu bahwa pasukan cyber itu kaya, terhormat dan menjadi pekerjasaan yang paling diminati," jelas Pratama.

Pratama menambahkan dengan ada pelembagaan BCN, hacker-hacker di Indonesia bisa diarahkan untuk membela tanah air dan menjadi "pasukan" penangkal pertama bila terjadi serangan cyber. (IDC)

Penulis: Ibnu Dwi Cahyo