Tawaran bantuan pemerintah Korea Selatan untuk proram e-Goverment perlu dipikirkan ulang. Menpan Yuddy Chrisnandi membawa kabar rencana kerjasama dengan Korsel sepulang dari pertemuan negara-negara ASEAN dengan Korsel.

Direktur Eksekutif CISSReC Agung Bakti menjelaskan bahwa lebih bijak pemerintah melaksanakan program e-Goverment tanpa bantuan asing. Seminimal mungkin campur tangan dan akses asing dibatasi, walau untuk urusan software dan hardware tidak bisa sepenuhnya lepas dari produk asing.

"Pengalaman kontroversi e-KTP sebaiknya menjadi pengalaman berharga. Ditambah berbagai data penting dan strategis masuk dalam proses digitalisasi program e-Goverment ini. Jangan kita ulangi kontroversi sebelumnya, bisa ramai terus nanti," jelas pria yang sempat mengenyam pendidikan di AS ini.

Dia menambahkan, sebaiknya pemerintah memaksimalkan potensi yang ada di dalam negeri. Paling tidak, bila ada pelanggaran dan tangan jahil bisa cepat ditindak. Berbeda bila dengan pihak asing, bila terjadi pelanggaran pasti proses penegakan berjalan lama. Karena harus mengikuti aturan negara tersebut.

Namun yang paling penting adalah menjaga data yang rahasia dan strategis, jangan sampai kita umbar begitu mudahnya ke pihak asing. (IDC)

Penulis: Ibnu Dwi Cahyo