Kunjungan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu ke Korea Selatan membawa hasil. Setidaknya Menpan Yudi Chrisnandi menyampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan tertarik membantu program e-Goverment pemerintahan Jokowi-JK.

Dikutip dari Media Indonesia, Yudi Chrisnandi menjelaskan bahwa ketertarikan Korsel bersifat goverment to goverment. Jadi diperlukan nota kesepahaman antar dua negara. Diharapkan transfer teknologi bisa terjadi, sehingga ada pembelajaran disana.

Bila kerjasama ini terwujud, apakah benar-benar baik bagi Indonesia? Menurut Direktur Eksekutif CISSReC Agung Bakti, belum tentu baik bagi Indonesia. "Konstelasi antara Korea Selatan dan Korea Utara masih cukup panas. Sistem informasi yang dimiliki Korea Selatan bukan tanpa celah. Selain itu pasukan cyber Korut sering mengacak-acak Korsel. Tentu berbagai pihak yang bekerja sama dengan Korsel bisa terkena imbasnya," jelasnya.

Kasus terbaru adalah hancurnya sistem keamanan Sony Pictures. Ditengarai para pelaku yang menamakan diri mereka Guardians of Peace ini berasal dari Korea Utara. Penyebab serangan ini sementara adalah balas dendam pada Sony yang membuat film The Interview, film tentang pembunuhan pemimpin teringgi Korea Utara, Kim Jong Un.

Atas dasar itulah pemerintah perlu selektif dan hati-hati. jangan sampai Indonesia terseret pada pertemputan negeri ginseng tersebut. Selain Korsel, negara yang tertarik membantu e-Goverment Jokowi adalah Malaysia dan Singapura.

Agung mengatakan sebaiknya program e-Goverment mengutamakan SDM dalam negeri. "Kita punya banyak SDM bagus. Akan sangat positif di mata publik jika pemerintahan Jokowi berani memberi kepercayaan pada anak bangsa," terangnya. (IDC)

Penulis: Ibnu Dwi Cahyo