SEMARANG, suaramerdeka.com - Banyaknya berita penyadapan terhadap para pejabat tanah air. Yang sempat sangat ramai adalah mantan Presiden SBY dan Ibu Ani yang menjadi target penyadapan Australia. Yang terbaru adalah rekaman Dirut Pelindo II RJ Lino.

Di sela-sela acara Grand Opening Riset FST UNDIP akhir pekan ini, pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan bahwa hal itu sudah hal yang pasti. Menurutnya para penjabat yang mempunyai kewenangan strategis membuat mereka menjadi target penyadapan untuk mendapatkan informasi strategis.

"Penyadapan terhadap penjabat ini semakin maju, tidak lagi hanya menyadap telepon saja. Darimana saja informasi itu dating, maka disana usaha penyadapan bisa terjadi, termasuk dari internet," jelasnya.

Dijelaskan oleh mantan ketua tim IT Kepresidenan ini bahwa penyadapan lewat internet banyak dilakukan karena lebih mudah dengan resiko yang tidak besar. Informasi yang dimiliki para pejabat tersebut bisa diambil lewat email, instant messaging, cloud dan berbagai aplikasi popular lainnya.

Menurutnya, pemerintah harus mulai memikirkan cara yang efektif untuk menjaga keamanan informasi yang dimiliki para pejabat penting di tanah air. Hal ini penting, apalagi pemerintahan Jokowi-JK sedang menggarap e-Government.

Menurut pria asli Cepu ini, pemerintah perlu memulai kerja sama dengan kampus. Mengembangkan produk komunikasi dan informasi yang aman asli buatan dalam negeri. Banyak hasil riset dan penelitian mahasiswa maupun dosen yang bisa dikembangkan.

"Mengamankan para pejabat tanah air dari penyadapan asing bisa dimulai dari mengembangkan riset mahasiswa maupun dosen. Apapun bentuknya, menggunakan produk buatan lokal yang bisa dikontrol dan langsung cek jauh lebih aman ketimbang memakai produk asing, apalagi yang gratis, karena no free lunch," tegasnya.

Pratama menegaskan bahwa beberapa negara maju menerapkan aturan tak tertulis bahwa teknologi yang mereka ekspor haruslah bisa mereka buka dari manapun.

Artinya meski kita telah membeli secara resmi, tak menutup kemungkinan negara asal produk tersebut bisa menyadap bahkan mengganggu proses komunikasi.