SEMARANG - Masyarakat dan pemerintah diharapkan aware dengan teknologi agar terhindar dari berbagai kejahatan cyber. Adanya kasus pembobolan rekening dan penipuan melalui internet terjadi karena sistem pengamanan informasi yang lemah dan ketidakpahaman customer. Sementara bagi pemerintah, pengamanan informasi dibutuhkan agar data-data penting tidak mudah disadap dan dimata-matai negara lain.

Hal tersebut dikatakan Chairman and Founder CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Pratama D Persadha saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos Radar Semarang di Jalan Veteran 55 Semarang, Sabtu (5/9). "Di banyak kasus seperti pembobolan rekening, selalu customer yang disalahkan. Padahal itu terjadi karena ketidakmampuan bank melindungi sistem informasinya, sehingga mudah dibobol," kata mantan Plt Direktur Pamsinyal Lembaga Sandi Negara itu. Ikut hadir dalam kunjungan tersebut, Executive Director CISSReC, Agung Bhakti dan Public Relation, Ibnu. Kunjungan diterima Redaktur Ricky Fitriyanto dan HRD Jawa Pos Radar Semarang Yuni Ekowati.

Pratama yang mantan Ketua Tim Lemsaneg Pengamanan IT Presiden menambahkan sekitar 70 persen perbankan saat ini mengandalkan internet dalam transaksinya. Hal tersebut menjadi rentan jika tidak diimbangi dengan pengamanan informasi. Bahkan dia mengungkapkan pembobol rekening bisa melakukan aksinya melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). "Cukup lewat ATM, pelaku bisa masuk ke jaringan komputer perbankan dan mengacaukannya," ungkapnya.

Dia menambahkan perilaku masyarakat Indonesia yang gemar membuat akun di social media juga kerap menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan. Sebab pemilik akun social media, kerap dengan sukarela memberikan informasi tentang data diri maupun keluarga. "Bayangkan jika ada pelaku kejahatan yang melakukan riset tentang data diri mulai nama, nama anak, di mana sekolah dan kebiasaan pemilik akun, kemudian melakukan penculikan," paparnya.

Ironisnya, para pejabat negara juga gemar memanfaatkan akun social media bahkan email tanpa bayar ini untuk melakukan sosialisasi kebijakan. Padahal tanpa sadar saat membuka akun, mereka diharuskan mengisi data diri. "Dengan begini, negara asing tak perlu repot-repot mencuri data dari Indonesia. Sebab para pejabat tadi dengan sukarela memberikan datanya saat membuat akun socmed," ucapnya lantas merujuk kasus penyadapan telepon Presiden SBY dan keluarganya beberapa waktu lalu.

Menurutnya masyarakat bisa ikut mengantisipasi kejahatan cyber. Di antaranya dengan rutin mengganti password email dan social media, juga mengganti nomor PIN ATM secara berkala.
CISSReC sendiri merupakan lembaga nonprofit yang kerap melakukan sosialisasi ke masyarakat dan masukan ke pemerintah terkait pengamanan informasi. Menurutnya pemerintah harus peduli dengan hal tersebut agar Indonesia tak mudah dimata-matai negara asing.