JAKARTA, suaramerdeka.com - Salah satu hal yang paling dikhawatirkan melalui serangan cyberspace adalah malware yang menyerang situs-situs penerbangan. Seperti Air Traffic Center (ATC) dan situs resmi maupun sistem maskapai. Pada akhir 2013 misalnya Garuda Indonesia menerima serangan akibat pertempuran hacker Indonesia dan Australia.

"Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau sistem ATC diambil alih dan pesawat yang sedang terbang jadi kesulitan komunikasi maupun landing kembali. Pun sistem maskapai bila diserang juga akan membuat jadwal penerbangan kacau balau," jelas Pratama Persadha, Ketua Lembaga Riset CISSReC, Pakar Keamanan Cyber dan Komunikasi.

Karena itu menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada pengamanan wilayah cyber di Indonesia. Semakin besarnya ketergantungan dan interaksi masyarakat, dunia bisnis dan juga pemerintah pada wilayah cyber ini harus diimbangi dengan keamanan yang ketat.

"Kini kita memasuki wilayah cyber dan negara wajib hadir, tak hanya sebagai regulator yang mengais untung di sana, namun sekaligus menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanannya," tegas Pratama.

Menurut mantan Ketua tim IT Kepresidenan ini, masyarakat yang awam terhadap keamanan cyber tidak bisa disalahkan bila ada kehilangan dana di bank akibat serangan hacker maupun malware. Negara dan dunia perbankan harus aktif mengamankan wilayah cyber yang mulai menjadi "konsumsi" primer mayarakat di perkotaan.

"Salah atu bentuk pro aktif negara adalah dengan adanya lembaga khusus yang bertanggung jawab mengurus wilayah cyber ini. Semoga Presiden Jokowi segera merealisasikan terbentuknya Badan Cyber Nasional (BCN)," tegasnya.

Pria yang 20 tahun lebih bergelut di dunia intelejen dan keamanan cyber ini berharap semakin bertambahnya umur Republik, bisa diikuti dengan keamanan wilayah cyber yang mumpuni.