Semarang, Antara Jateng - Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber CISSReC, Pratama Persadha, mengingatkan pemerintah tidak membangun pusat data untuk mewujudkan e-Goverment di luar negeri karena berbahaya dari sisi keamanan.

"Kebijakan membangun pusat data pemerintah di Singapura ini tak kalah bahaya seperti saat Indosat dijual dahulu," katanya dalam siaran pers yang diterima di Semarang, Selasa.

Mantan Ketua Tim IT Lembaga Sandi Negara untuk Kepresidenan ini menyatakan pusat data pemerintah memegang peran yang sangat vital, terlebih lagi upaya digitalisasi yang dilakukan lewat program e-Goverment, membuat segala macam data dan sistem mulai terintegrasi.

"Padahal data yang ada harus dilindungi, terutama dari asing," katanya.

Ia menjelaskan bila benar pusat data dibangun di Singapura, ini sama saja tindakan bunuh diri karena siapa pun yang bisa mengakses secara fisik ke server dan jaringan, dia bisa melakukan apa pun terhadap isi server atau jaringan tersebut.

"Mulai dari pencurian data, monitoring lalu lintas data, pengopian data server, bahkan dengan mudah bisa melakukan pengrusakan terhadap semua data dan sistem jaringan," tulis pakar keamanan cyber tersebut.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya mempercayakan pembangunan pusat data pemerintah di dalam negeri sehingga bila ada masalah maupun pengecekan tidak merepotkan karena tidak perlu penyesuaian hukum seperti di Singapura.

Akan tetapi, menurut dia, yang paling riskan adalah aspek keamanan. "Siapa yang bisa jamin data kita di Singapura tidak bisa diakses oleh mereka. SDM di Indonesia sangat mampu untuk mengamankan data penting milik pemerintah," katanya.

Pratama menjelaskan bahwa dalam era yang serba digital ini pemerintah harus hati-hati dalam menelurkan kebijakan. Kalau memang alasan Menteri BUMN prasarana dan keamanan di Singapura lebih baik, itu juga tidak bisa jadi acuan.

"Bila di Tanah Air prasarana masih kurang, seharusnya pemerintah yang bangun. Tidak mahal untuk membangun pusat data pemerintahan di dalam negeri. Mungkin seminggu saja subsidi bbm diallihkan untuk pembangunan pusat data pemerintah, yang cukup hebat dan bisa bertahan selama 10 tahun atau lebih di Indonesia," demikian Pratama Persadha.

Telkom sebelumnya menjalin kerja sama dengan Singapore Telecommunications Limited (Singtel) membangun perusahaan patungan Telin Singapore. Komposisi sahamnya 60 persen dan 40 persen.

Telin, seperti ditulis laman CNN, menurut rencana membangun data center di atas lahan seluas 8.000 m2, yang ditargetkan beroperasi pada kuarta tiga 2016.