KBRN, Jakarta : Kebocoran soal Ujian Nasional seakan tak terbendung dari tahun ke tahun meski sudah memakai sistem online. Menanggapi hal tersebut, Kepala Communication dan Information System Security Research Center Pratama Pershada menyalahkan Mendikbud Anies Baswedan.

"Yang salah Pak menterinya kenapa bisa buat sistem UN bisa rawan. Kita menyalahkan objek pelaku padahal penyebabkan lebih salah," ungkap Pratama, Minggu (26/4/2015).

Seharusnya, kata dia, kebocoran ini dapat dicegah dengan sistem enkripsi, yaitu sistem dengan metode matematika tertentu dengan hasil acak. "Dijamin enggak ada yang bisa ngambil data, enggak ada yang bisa membaca secara kasat mata karena diamankan pakai kunci yang tahu cuma Kemendikbud," tandas dia.

Kunci ini pun seharusnya diberikan sesaat sebelum UN berlangsung. Lalu, kunci tersebut dibuat berbeda-beda di setiap SMA.

"Belum di sekolahnya server sekolah yang jagain siapa? Ini harus diterapkan ada kuncinya, ada password-nya, ada akses kontrolnya," tegas dia lagi.

Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah pentingnya menjaga jawaban para siswa. Tujuannya, agar jawaban tidak dapat dipindahtangankan atau dimodifikasi.

"Dengan digital signature berupa sidik jari ujian tidak bisa dipalsukan. Kalau ada signature ini kalau jawaban dimodifikasi bisa komplain," ujarnya. Beberapa waktu lalu dalam UN terjadi kebocoran. UN dengan komputer dilaksanakan berita kurang sedap langsung berhembus. Beberapa guru yang tergabung dalam Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) melaporkan terjadinya kebocoran soal UN. Mereka mengklaim berhasil mengunduh 25 dari 30 soal UN di Google Drive.

Pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini memang sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa sekolah ditunjuk melaksanakan UN berbasis komputer. Kekhawatiran tentang belum siapnya pemerintah menggelar UN berbasis komputer sudah diungkap banyak pihak, salah satunya terkait faktor keamanan.

Dalam keterangan persnya, Selasa (14/4), ketua lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha menyampaikan bahwa faktor keamanan digital perlu menjadi salah satu faktor tolak ukur kesuksesan UN berbasis komputer.

Bocornya soal UN di internet bisa berasal dari soal-soal biasa maupun soal UN berbasis komputer. Selain keamanan pendistribusian soal, menurut Pratama harus ada jaminan keamanan jaringan lokal sekolah penyelenggara.

Pratama menjelaskan, untuk keamanan digital, pemerintah bisa menggunakan teknologi enkripsi terkini untuk menjamin tidak bocornya soal UN.
Mantan ketua tim Lembaga Sandi Negara untuk IT Kepresidenan ini melihat UN dengan komputer ini harus terus dikembangkan. Menurutnya dalam jangka waktu panjang, UN model ini akan menghemat waktu dan anggaran pemerintah.