Jakarta - Pendiri Communication and Information System Security Research (CISSReC) Pratama D Persadha memandang sistem informasi dan komunikasi di Indonesia tidak dibarengi upaya pencegahan dan keamanan rahasia data. "Sistem keamanan informasi data di indonesia tidak aman," ujar Pratama dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (23/4).

Menurut Pratama, sayangnya pemerintah masih terlihat acuh terhadap kemanan cyber di Indonesia. Padahal pemerintah mengetahui Indonesia menjadi negara paling mudah dimata-matai baik oleh asing maupun oleh pihak-pihak yang ingin berbuat kejahatan.

"Saya tahu Istana sejak 2004 sama sekali tidak aman dari upaya penetrasi melalui cyber kita. Kita terus diserang. Istana sudah lama cerita ke Lemsaneg. Perang intelijen saat ini semakin mengerikan. Saya kira ngalahin Indonesia makin gampang. Karena semua rahasia negara mudah disusupi dan diketahui," kata mantan Plt Dikrektu Pamsinyal Lemsaneg ini.

Dia memaparkan, sebagai langkah awal masyarakat harus aware (sadar) terhadap privasi. Perusahaan yang telah memiliki sertifikat pun masih bisa disadap dan diambil datanya.

Lanjutnya, private informasi harus diutamakan pemerintah. Di Indonesia belum ada lembaga-lembaga yang aman dari intercept atau penyadapan. Hanya Lembaga Sandi Negara yang aman. Lainnya rentan, termasuk BIN dan lembaga kepresidenan. Ini karena alat komunikasi yang digunakan dibeli dari negara lain.

"Badan cyber nasional mutlak diperlukan. Teknologi dalam negeri juga perlu dilirik karena sudah teruji. Saat ini 99 persen perangkat kemanan cyber masih punya asing. Teknologi enkripsi harus digunakan," kata Pratama.

"Kata kuncinya adalah teknologi enkripsi untuk mengamankan sistem, data dan transmisi komunikasi. Ini yg harus diperkuat oleh sektor swasta maupun pemerintah sebagai upaya pencegahan," jelasnya.