Pakar Soroti Inisiatif Menkominfo Bikin Super App Pemerintah

img

Peneliti keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha menyoroti keamanan siber jika situs kementerian dan lembaga dilebur jadi super app.

Kondisi ini berkenaan wacana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate melebur 24.400 aplikasi pemerintah dengan alasan efisiensi anggaran.

"Yang tak kalah penting ialah kewajiban menerapkan keamanan sibernya, baik itu sistem, jaringan, maupun aplikasi juga perlu diamankan," ujar Pratama dalam keterangannya, Sabtu (16/7).

Ia menilai superapp yang bagus adalah jika keamanan siber bisa diterapkan dengan maksimal, mulai dari teknologi aplikasi yang mutakhir seperti enkripsi dan pusat data termasuk server.

Selain itu, kata Pratama, kehadiran super app harus ditunjang dengan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni.

Pratama menilai masalah keamanan siber jika dilihat masing-masing aplikasi pemerintah memiliki tingkatan yang berbeda-beda, bahkan sebagian besar sangat lemah pengamanan yang berujung kebocoran data.

Pratama menambahkan, untuk masalah keamanan siber jika dilihat masing-masing aplikasi milik pemerintah memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda, bahkan sebagian besar sangat lemah pengamanannya sehingga menyebabkan banyak terjadi kebocoran data.

Ia juga menyoroti regulasi pemerintah dalam hal undang-undang Perlindungan data Pengguna (UU PDP) yang kuat, untuk menunjang penerapan super app.

Di samping itu dalam membangun super app nanti, Pratama berharap peran Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN) perlu diperkuat agar super app tak jadi sasaran empuk peretas.

Meski demikian, Pratama tak menampik jika aplikasi pemerintah memang harus dirampingkan. Hal itu lantaran banyak platform yang sudah tak terpakai dan saling tumpang tindih dalam penggunanya.

"Setiap Kementrian dan Lembaga Negara bahkan memiliki aplikasi yang hampir mirip dengan sistem yang berbeda-beda yang membuat semua data dan layanan terpisah-pisah. Belum lagi pengelolanya yang terkadang tidak jelas karena masih dilakukan oleh vendor," katanya.

Menurutnya, hal itu tak hanya terjadi di pemerintah pusat saja melainkan juga terjadi di pemerintah daerah. Justru hal tersebut berpotensi lahirnya ancaman baru keamanan siber dan data pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu temuan Pratama mengungkap banyak situs judi yang menyusup ke berbagai situs pemerintahan.

Padahal situs pemerintah ini aktif, postingannya baru, bisa disimpulkan tidak terjadi pengecekan berkala sehingga situs judi bisa menyusup masuk dan aktif digunakan transaksi.

Untuk membuat super app, Pratama menilai perlu beberapa hal, adanya pusat data nasional yang merupakan server utama untuk menyimpan dan mengolah seluruh data yang masuk, dan program satu data nasional.

"Kita bayangkan ada 2.700 database yang digunakan saat ini, jelas ini tidak efisien dan sangat tidak mendukung proses birokrasi dan bisnis. Diharapkan dari superapp ini, semua kementerian dan lembaga sudah bisa berkolaborasi dalam sebuah platform digital," tuturnya.

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate merasa perlu untuk menggabungkan dan menata ulang sederet aplikasi pemerintah untuk diintegrasikan menjadi satu super app.

Urusan penggabungan aplikasi itu, kata Johnny nantinya aplikasi kementerian dan lembaga satu per satu akan dipadamkan dan dialihkan ke super app.

"Saat ini pemerintah menggunakan lebih dari 24.700 aplikasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Untuk membuatnya lebih efisien dan memudahkan maka perlu disatukan," ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta, , Senin (8/8).

Pihaknya pun mengklaim super app memiliki efisiensi lebih tinggi dan menghemat anggaran ketimbang yang dikeluarkan saat ini. "Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita," klaim politikus Partai NasDem itu.

sumber:cnnindonesia